: WIB    --   
indikator  I  

Ada akselerasi penyediaan lahan

Oleh Rahayu Puspasari
( Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara )
Ada akselerasi penyediaan lahan

Proyek infrastruktur yang bergerak perlahan, bahkan hingga mangkrak, bukan kisah baru di negeri ini. Kendala yang umum menyandung proyek infrastruktur adalah penyediaan lahan.

Untuk memperlancar penyediaan lahan bagi proyek infrastruktur, pemerintah menugaskan Lembaga Aset Manajemen Negara menjadi semacam land lord, yang bertugas membiayai pengadaan lahan hingga pengelolaan lahan.

Agar bisa menjalankan tugas sebagai penguasa lahan negara, Lembaga Manajemen Aset Negara  (LMAN) diinjeksi modal bernilai besar. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016, pemerintah mengalokasikan dana Rp 16 triliun bagi LMAN. Tahun ini, nilai dana yang disiapkan pemerintah bagi pengadaan lahan lebih besar lagi, tepatnya Rp 20 triliun.
 

Untuk mengetahui apa saja kiprah lembaga yang berstatus Badan Layanan Umum (BLU) itu sebagai “penguasa” lahan negara, Wartawan KONTAN Marantina Napitu mewawancarai Direktur LMAN Rahayu Puspitasari. Berikut nukilannya:

KONTAN: Saat ini, pembebasan lahan apa saja yang sedang ditangani oleh LMAN? Lantas bagaimana cara kerjanya?
RAHAYU:
LMAN fokus ke pendanaan tanah untuk proyek-proyek strategis nasional (PSN). Ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 102 Tahun 2016.

Peranan LMAN sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. Peran itu terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran pembiayaan investasi, pengelolaan dana tersebut, pembayaran (disbursement), hingga pengelolaan, serta monitoring dan evaluasi atas tanah tersebut.

Dalam pembayaran uang ganti rugi tanah, kementerian atau lembaga penanggung jawab program akan menyampaikan tagihan ke LMAN. Uang ini dapat diupayakan LMAN melalui dua cara.

Pertama, terlebih dahulu ditalangi oleh badan usaha yang melaksanakan konstruksi. Misal dalam pembangunan jalan tol. Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) akan menyampaikan tagihan atas dana talangan yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh badan usaha jalan tol.

Kedua, pembayaran langsung dari LMAN ke pihak yang berhak, entah itu masyarakat atau lembaga, berdasar usulan dari kementerian/lembaga.

KONTAN: Ketika LMAN mengambil alih proses pembebasan lahan di daerah, apa dasar hukumnya?
RAHAYU:
LMAN fokus ke PSN yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kami tidak bergerak dan mengupayakan sendiri pembebasan lahan, namun mengikuti kebijakan dan program nasional yang telah ditetapkan Presiden melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

KONTAN: Apa pendekatan yang paling tepat dalam proses pembebasan lahan?
RAHAYU:
Tahun 2016 merupakan tahun penting dimulainya proses sinergi pendanaan lahan. Banyak yang harus dilakukan untuk menyatukan berbagai proses dan berbagai pihak yang telah memiliki aturan main masing-masing.

Saya kira mekanisme yang saat ini berlangsung sudah tepat sebagai solusi kepastian pendanaan dalam pembebasan tanah. Kunci sukses dari skema baru ini yang masih harus ditingkatkan adalah perencanaan yang baik. Itu harus berlangsung dari awal dengan melibatkan berbagai stakeholder.

Selain itu, masing-masing pihak harus menjaga tata kelola. Di hulu, proses pembebasan lahan hingga dokumentasi dijalankan dengan baik. Di hilir, dalam hal ini LMAN, proses uji kelengkapan dokumen dilakukan dengan cepat hingga pembayaran segera dilakukan.

Feedback   ↑ x
Close [X]