: WIB    --   
indikator  I  

Akhir manis Telegram

Oleh Barratut Taqiyyah Rafie
Akhir manis Telegram

Tambah ganteng. Begitulah rupa CEO Telegram Pavel Durov usai bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kemarin, Selasa (1/8). Pasalnya, pertemuan keduanya berbuah manis sehingga Durov mampu mengembangkan senyum sumringah di wajahnya. Hasilnya, 11 Domain Name System (DNS) Telegram berbasis web akan dipulihkan Kemkominfo.

Sebelumnya, Telegram terkena kasus pemblokiran di Indonesia karena layanan pengiriman pesan ini dinilai memfasilitasi komunikasi dengan sejumlah teroris. Bukan hanya di Indonesia, Telegram juga mendapatkan penolakan di sejumlah negara karena alasan yang sama, termasuk di negara asalnya, Rusia.

Telegram tidak sendiri. Negara lain juga pernah memberlakukan kebijakan sama. Ambil contoh, Arab Saudi. Negara ini terkenal paling menentang keberadaan media dan aplikasi sosial, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp dan Skype.  

Apa tujuan dari kebijakan ini? Ada banyak faktor mengapa suatu negara membatasi atau melarang penggunaan sosial media dan aplikasi layanan pesan bagi warga negaranya. Tetapi yang paling utama adalah masalah keamanan. Di Indonesia, aplikasi Telegram dinilai memfasilitasi komunikasi dengan sejumlah teroris, sehingga dikhawatirkan membawa ancaman bagi stabilitas keamanan. Tentu saja, Durov menyangkalnya. Lewat laman Twitternya, Durov menyebut ini semua adalah persaingan bisnis. Kata dia, raksasa teknologi seperti Google, Apple, Facebook dan WhatsApp khawatir dengan Telegram yang memberikan layanan privasi lebih dalam berkomunikasi.  Tapi kini, isu tersebut sudah diselesaikan. Pada pertemuan kemarin, Rudiantara dan Durov membahas penanganan isu terorisme dan konten radikal yang berkembang dalam Telegram.

Sebelumnya, banyak pendapat miring menyusul aksi pemblokiran Telegram oleh pemerintah. Salah satunya, pemblokiran ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan Telegram agar membuka kantor lokal mereka di Indonesia.

Harus diakui, perbaikan-perbaikan memang perlu dilakukan pemerintah. Misalnya saja, pemerintah harus memperbaiki lagi regulasi yang mengatur layanan over the top (OTT) yang saat ini dinilai belum jelas. Di luar semua itu, langkah cepat pemerintah patut mendapat apresiasi. Pasalnya, Telegram menyediakan fitur yang menyediakan keamanan dan privasi tingkat tinggi yang rentan disalahgunakan. Dengan komunikasi, semuanya bisa diselesaikan.                    

Feedback   ↑ x
Close [X]