: WIB    —   
indikator  I  

Alexis

Oleh Djumyati Partawidjaja
Alexis

Sejak Anies-Sandi resmi menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, banyak orang langsung menagih janji-janji kampanye pejabat di DKI Jakarta itu. Ada cukup banyak "daftar tagih" mereka, mulai dari janji rumah dengan DP 0, pemimpin daerah yang tidak mau meneruskan reklamasi, sampai dengan penutupan Alexis.

Apa pun masalah atau kelebihannya, dalam kondisi politis seperti sekarang, Alexis memang lebih baik tutup. Pasalnya, nama spa dan hotel besar di Jakarta Utara itu, entah kenapa disebutkan Anies Baswedan dalam salah satu seri debatnya dengan Ahok. Mungkin karena namanya yang terdengar berirama diucapkan dengan kalimat sebelumnya. Tapi mungkin juga karena sebab-sebab lain, tak ada yang tahu selain Anies sendiri.

Beberapa hari ini, para pejabat di DKI Jakarta, seperti kehilangan akal untuk menghentikan silang pendapat mengenai Alexis. Media pun berlomba-lomba melakukan investigasi khusus mengenai operasional spa mewah tersebut. Walau Pemda DKI Jakarta sudah tegas memutuskan tidak diperpanjang izin Alexis, silang pendapat tak juga mereda.

Tak ada yang salah dengan menagih janji para pejabat daerah. Saya hanya khawatir, mengejar janji secara parsial dan leterlek membuat Pak Gubernur terpaksa membuat kebijakan-kebijakan yang di luar rel visi besarnya. Untuk kasus Alexis, saya yakin penyebutan Alexis dalam sesi debat calon gubernur waktu itu hanya untuk memberikan contoh usaha yang dianggap tidak halal.

Jadi lucu rasanya, menutup sebuah usaha lebih karena namanya, bukan karena jenis usaha yang dianggap tidak legal. Kebijakan yang bijak tentu tidak bisa berhenti sini. Pada saat banyak orang menuntut penutupan Alexis, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tentu tak boleh menutup mata ada banyak usaha sejenis Alexis yang bertebaran di ibukota kita. Mereka harus mulai bergerak dan merumuskan dengan tegas dan jelas, jenis usaha seperti apa saja yang boleh dan tidak boleh beroperasi di Jakarta.

Tak hanya itu, mereka juga harus memikirkan bagaimana caranya mengalihkan ribuan sampai puluhan ribu tenaga kerja yang selama ini mendapat nafkah dari usaha tidak legal tersebut.

Tanpa memikirkan itu semua, tentu saja angka pengangguran di DKI Jakarta akan melonjak tinggi. Menjadi pemimpin daerah memang bukan pekerjaan sederhana, apalagi di DKI Jakarta dan di tengah sorotan orang, baik di dunia maya maupun nyata.                        

Feedback   ↑ x
Close [X]