| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.415
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS601.968 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Anakronisme regulasi taksi online

Jumat, 02 Februari 2018 / 17:54 WIB

Anakronisme regulasi taksi online

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang juga mengatur taksi online akhirnya ditangguhkan. Meski melalui masa sosialisasi tiga bulan sejak November 2017, ketentuan itu kandas setelah menuai gelombang penolakan dari para pengemudi taksi online. Beleid itu juga dikritik konsumen.

Aturan yang memuat sembilan poin revisi itu tak ubahnya anakronisme yang membelenggu taksi online. Menyulitkan, menghambat serta menyeret mundur buah inovasi dan digitalisasi. Beberapa poin aturan tidak relevan, bahkan bertentangan dengan akal sehat ekonomi digital yang praktis dan berbiaya murah (efisien).

Ada dua catatan krusial yang paling disoroti dalam beleid tersebut. Pertama, mengabaikan nilai tambah taksi online. Ketentuan batas tarif atas dan bawah berkonsekuensi pada kenaikan ongkos taksi online. Konsumen harus menebus dengan harga lebih tinggi untuk produk yang persis sama dan pernah dibeli dengan harga lebih murah. Batas tarif atas bawah tak ubahnya menolak berkah inovasi yang menciptakan ekonomi berbiaya murah.

Lagipula, tarif murah adalah primadona taksi online. Tarif kompetitif  terbentuk secara alamiah melalui mekanisme pasar. Selain reasonable karena didasarkan pada value yang diperoleh konsumen, mekanisme pasar juga mendorong perkembangan daya saing industri. Alasan yang diajukan oleh pemerintah soal penetapan tarif memang sangat mulia. Yaitu untuk menciptakan keadilan, memberi ruang kepada pelaku transportasi konvensional agar tetap bernafas. Layanan transportasi konvensional diharapkan dapat bersaing dari aspek harga.

Namun argumentasi soal keadilan salah alamat. Adil itu bila kedua layanan transportasi setara dalam harga dan kualitas. Nyatanya, penyetaraan harga tidak diikuti dengan perbaikan kualitas layanan angkutan konvensional.

Kendati tarif taksi online naik, itu  tidak menggaransi konsumen beralih ke konvensional. Tarif cuma satu faktor daya tarik taksi online. Masih banyak nilai tambah yang tidak dimiliki transportasi konvensional. Dus, kenaikan tarif malah merugikan konsumen.

Catatan lain yang juga mengebiri nilai tambah taksi online adalah soal stiker, batasan area operasi dan uji kir. Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara bahkan mengaku kebingungan dengan aturan tersebut. Nilai tambah taksi online pada kebebasan ruang operasi dan aksesbilitas yang luas.

Ketentuan uji kir juga dinilai kurang logis. Sebab taksi online juga digunakan sebagai kendaraan sehari-hari pemiliknya sehingga lebih terjamin perawatannya secara berkala. Belum lagi ada batasan usia kendaraan yang ditentukan oleh aplikator, yaitu keluaran 2012 ke atas.

Kedua, melawan misi deregulasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk menyehatkan iklim ekonomi dan investasi. Hambatan administrasi tertuang pada poin tentang wajib berhimpun minimal lima kendaraan untuk satu badan hukum, kewajiban menggunakan STNK badan dan wacana pakai SIM A Umum.

Ruh dari aturan tersebut sangat adminsitratif, mengabaikan prinsip transparansi yang merupakan karakter lingkungan dimana industri ini berselancar. Juga menegaskan kepraktisan yang merupakan buah dari inovasi. Urusan administratif yang panjang dan njlimet mestinya dipangkas agar ringkas. Bukan malah tambah diperpanjang.



Komentar
TERBARU
MARKET
IHSG
12,60
5.903,33
0.21%
 
US/IDR
14.406
0,10
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×