: WIB    --   
indikator  I  

Asas keadilan taksi daring

Oleh Bagus Marsudi
Asas keadilan taksi daring

Lembaran baru bisnis transportasi berbasis daring (taksi daring) bakal mulai April nanti. Hal ini ditandai dengan pemberlakuan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 32/ 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu poin penting dan paling ditunggu dalam revisi itu adalah pengaturan baru moda transportasi berbasis daring. Langkah ini juga untuk menjawab problem kehadiran jasa transportasi daring yang makin merebak.

Semangat revisi Permenhub No. 32/ 2016 itu adalah menegakkan asas keadilan (fairness) bagi pelaku bisnis angkutan. Selain mengatur pelbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan dan perusahaan penyedia teknologi transportasi daring, salah satu poin menarik dari revisi Permenhub No. 32/ 2016 adalah pemerintah daerah memiliki kewenangan menentukan kuota jumlah armada transportasi daring yang bisa beroperasi di daerahnya, juga batas tarif bawah/ atas yang menjadi acuan penetapan tarif layanan.

Okelah, kewajiban untuk memiliki STNK berbadan hukum, pengujian berkala, memiliki pool dan bengkel, memasang dashboard pemantauan, serta membayar pajak memang mencerminkan asas keadilan bagi bisnis angkutan  umum yang sudah ada. Tapi, kewenangan pemerintah daerah soal tarif dan kuota mungkin saja akan menjadikan bisnis transportasi berbasis daring ini sulit berkembang.

Feedback   ↑ x