: WIB    —   
indikator  I  

Belajar dari kasus Koperasi Pandawa

Oleh Paul Sutaryono
( Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI )
Belajar dari kasus Koperasi Pandawa

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group, Depok, Jawa Barat terkapar pailit gara-gara tersandung kasus investasi bodong. Korban tak cuma dari perorangan saja tapi juga PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel yang izinnya sudah dibekukan (Harian KONTAN, 11 Agustus 2017).

Keberhasilan KSP Pandawa Group menghimpun dana masyarakat lantaran mengadopsi sistem multi level marketing (MLM). Pihak yang mengkoordinasi sejumlah orang diberi istilah leader dengan tingkatan silver, gold dan diamond. Istilah lain disebut pula bintang 7, bintang 8 dan sebagainya. Selain leader, ada pula beberapa orang lain yang menjadi staf administrasi.

Leader bertugas menghimpun dana dari investor untuk diserahkan kepada Nuryanto (Ketua KSP Pandawa). Sebagai imbalan, leader mendapat fee sekitar 20% sesuai tingkatan. Sedangkan iming-iming untuk investor adalah keuntungan 10% saban bulan.

Dana yang dihimpun lalu dipinjamkan kepada pedagang kecil atau pengusaha mikro, kecil dan menengah di berbagai pasar yang tersebar di Jabodetabek. Para pedagang ini nantinya diminta membayar bunga 20% dari jumlah uang yang dipinjam (Harian KONTAN, 22/2/17).

Kasus Pandawa tersebut menambah deretan kasus koperasi yang berkedok MLM. Lagi-lagi, pelajaran berharga apa saja yang dapat kita petik?

Pertama, Pandawa yang memiliki sekitar 28.000 nasabah atau investor dengan perputaran uang senilai Rp 3 triliun menyediakan imbal hasil (return) kepada investor 10% per bulan. Wow!

Namun itulah awal petaka bagi investor karena tidak mempertimbangkan kepantasan imbal hasil. Bandingkan imbal hasil yang ditawarkan 10% per bulan atau 120% per tahun itu dengan suku bunga deposito yang cuma sekitar 6% per tahun atau 0,5% per bulan. Apakah imbal hasil yang ditawarkan Pandawa itu wajar? Tidak! Itulah salah satu ciri investasi bodong dengan menawarkan imbal hasil yang tidak logis. Investor harus ingat rumus investasi bahwa imbal hasil tinggi terdapat pula risiko tinggi (high risk high return).

Kedua, izin penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya satu atap. Ketika ada kasus investasi di koperasi, investor yang rugi kerap melaporkan kasus itu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Padahal izin pendirian koperasi berada di Kementerian Koperasi dan UKM.

Feedback   ↑ x
Close [X]