: WIB    --   
indikator  I  

Belajar dari kasus Koperasi Pandawa

Oleh Paul Sutaryono
( Pengamat Perbankan & Mantan Assistant Vice President BNI )
Belajar dari kasus Koperasi Pandawa

Koperasi harus berubah

Maka, akan lebih strategis bila perizinan usaha untuk menghimpun dana masyarakat sudah selayaknya diajukan ke OJK. Hal ini akan memudahkan koordinasi dan pengawasan sehingga setiap kasus yang muncul akan cepat tertangani. Meskipun tidak ada jaminan seratus persen bahwa investor akan memperoleh kembali dana investasi apalagi plus imbal hasilnya. Untuk itu, investor wajib ingat moto teliti sebelum membeli.

Ketiga, kini sudah terbentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi). Satgas itu dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. Satgas itu merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait yakni OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kejaksaan dan Kepolisian.

Nah, kini OJK melalui Satgas Waspada Investasi siap memberantas investasi bodong sesuai dengan tugasnya. Satgas itu memiliki tugas antara lain menginventarisasi kasus-kasus ilegal, menganalisis kasus-kasus, menghentikan atau menghambat maraknya kasus investasi bodong.

Ada hal positif ketika upaya preventif lebih diprioritaskan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi. Hal ini penting dan mendesak untuk memotong akar lahirnya investasi bodong yang tumbuh subur bagai cendawan di musim hujan.

Upaya itu dapat dilakukan lewat penyuluhan di desa, kelurahan, temu wicara di TV, radio, sekolah dan kampus sebagai investor hijau (pemula). Lebih dari itu, upaya tersebut juga sekaligus untuk meningkatkan literasi keuangan yang saat ini baru mencapai 29,66% pada 2016 naik dari 21,84% pada 2013.

Keempat, kasus-kasus koperasi seharusnya membuka mata Kementerian Koperasi dan UKM untuk meningkatkan koperasi supaya profesional dan berdaya saing tinggi. Kementerian itu harus melakukan perubahan dalam membaca arah perkembangan lembaga keuangan non perbankan, pemberian kredit, penghimpunan dana masyarakat dan tata kelola perusahaan yang baik agar tidak tertelan perubahan itu sendiri.

Kelima, lirik saja sekarang banyak bermunculan perusahaan berbasis digital atau teknologi informasi (TI) dalam memberikan kredit atau teknologi finansial (tekfin). Debitur perusahaan tekfin tidak perlu lagi bertemu langsung dengan penyedia dana (investor) untuk memperoleh kredit.

Tetapi sesungguhnya hal itu sebagai potensi risiko kredit bermasalah mengingat kreditur tidak bisa memahami karakter debitur dengan baik dan benar. Mengapa?  kredit bermasalah timbul bukan hanya karena debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya, tetapi juga karena debitur tidak memiliki niat baik untuk melunasi utang. Karakter itulah yang wajib diketahui kreditur.

Tanpa perubahan, koperasi akan terlindas kemajuan tekfin. Untuk itu, kini saatnya bagi koperasi menjalin kerja sama mesra dengan perusahaan tekfin.

Keenam, Bank Indonesia (BI) dan OJK harus melakukan perubahan dengan terus mengawal perkembangan potensi risiko pada perusahaan tekfin. Kedua regulator itu harus meningkatkan kompetensi SDM dengan kemajuan TI sehingga mampu mengawasi TI dengan saksama.

Ketujuh, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu turun tangan. Sebab kasus koperasi danyang berkedok koperasi bertambah.

Melihat kasus koperasi berkedok investasi bodong masih marak, ada dugaan dana yang tersimpan di sana hasil dari pencucian uang lantaran proses penyimpanan di perbankan makin ketat.         

Feedback   ↑ x
Close [X]