: WIB    --   
indikator  I  

Beras dan ketidakberdayaan Bulog

Oleh Pangki T. Hidayat
( Direktur Eksekutif Research Center for Democratic Education )
Beras dan ketidakberdayaan Bulog

Ketidakprofesionalan pemerintah dalam mengelola komoditas pokok, terutama beras bagi masyarakat belakangan ini kembali mencuat ke publik. Bermula dari penggerebekan gudang beras PT Indo Beras Unggul (IBU), pemerintah dalam hal ini Satuan Tugas (Satgas) Pangan malah memberikan keterangan yang cenderung berubah-ubah terkait motif penggerebekan itu. Awal mulanya Indo Beras Unggul diduga mengoplos beras subsidi (beras sejahtera/ rastra).

Kemudian, informasinya berubah menjadi diduga mengambil bahan baku dari gabah yang disubsidi dari petani. Dan yang teranyar, dugaan pelanggaran yang dilakukan berubah lagi menjadi diduga memanipulasi kandungan beras yang tercantum dalam kemasannya. Pendek kata, imbas dari dugaan pidana dari Indo Beras Unggul, adalah konsumen yang paling dirugikan.

Namun benarkah demikian? Pertama, soal pengoplosan beras subsidi, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah membantah bahwa beras yang dijual PT Indo Beras bukan merupakan beras bersubsidi. Kedua, soal penggunaan bahan baku dari gabah bersubsidi. Kita mafhum bahwa saat ini belum memiliki regulasi mengenai gabah subsidi, yang ada hanya regulasi beras subsidi yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan "rastra".

Ketiga, soal kandungan beras yang dimanipulasi, Kementerian Pertanian (Kemtan) belum memiliki regulasi yang mengatur kewajiban para pelaku usaha untuk mencantumkan kandungan nilai gizi dalam kemasan. Ingat, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, beras dikategorikan sebagai pangan segar. Ini artinya beras menjadi tanggung jawab Kemtan bukan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM).

Jika mau fair, kerugian konsumen terbesar sesungguhnya ialah akibat ketidakberdayaan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam vis a vis dengan para pelaku usaha lain di tata niaga perberasan. Ketidakberdayaan Bulog, membuat lembaga itu tidak dapat berkembang dan rakyat pun terpaksa harus mengonsumsi beras Bulog yang sudah mafhum dikenal mempunyai kualitas kurang baik.

Oleh sebab itu, kebijakan perberasan pemerintah yang membuat Bulog menjadi tidak berdaya saing perlu ditinjau ulang. Seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/ 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/5/2017 tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen.

Feedback   ↑ x
Close [X]