: WIB    —   
indikator  I  

Beringin dan quo vadis partai politik

Oleh Jony Eko Yulianto
( Dosen Psikologi Sosial Universitas Ciputra Surabaya )
Beringin dan quo vadis partai politik

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menjadi tersangka korupsi proyek E-KTP. Ia menjadi ketua umum partai politik keempat yang menggunakan rompi kuning KPK menyusul Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Luthfi Hasan Ishaaq (Partai Keadilan Sejahtera), dan Suryadharma Ali (Partai Persatuan Pembangunan). KPK menahan Setya meskipun masih harus menunggu putusan pra-pengadilan.

Di saat publik menanti hasil pra-peradilan, tiba-tiba munculah surat permohonan bermaterai yang ditulis Setya Novanto berisi keinginannya agar ia tidak diminta mundur dari jabatan ketua umum partai berlambang pohon beringin ini. Setya memohon waktu kepada partai untuk membuktikan diri bahwa ia tidak bersalah. Partai Golkar merespon positif dengan menunjuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Idrus Marham, menjadi pelaksana tugas (plt) sampai ada putusan resmi sidang praperadilan.

Putusan partai untuk mendukung Setya ini memicu polarisasi opini di tubuh partai. Sebagian pihak, khususnya pengurus pusat, menyetujui usulan Setya Novanto. Mereka berupaya meyakinkan para kader di daerah agar tidak mendesak pusat memaksakan terjadinya musyawarah luar biasa untuk memilih ketua umum yang baru sebelum hasil putusan sidang pra-peradilan dirilis. Masyarakat kemudian bereaksi dan mempertanyakan komitmen partai beringin ini dalam memberikan dukungan dalam memberantas korupsi.

Fenomena ini menarik dicermati karena telah memantik pertanyaan elementer dari masyarakat. Mengapa partai politik dapat menunjukkan putusan-putusan yang terkesan membela kadernya yang sedang tersangkut kasus hukum? Bukankah partai sebenarnya memiliki visi, misi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang seharusnya berorientasi untuk kepentingan rakyat? Bagaimana ilmu perilaku menjelaskan hal ini?

Ilmu psikologi sosial menjelaskan fenomena di atas dengan istilah groupthink. Belum ada padanan kata yang setara dalam Bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata ini. Groupthink adalah situasi dimana kelompok membuat sebuah keputusan yang tidak masuk akal dan bahkan cenderung irasional untuk menolak opini tandingan dari publik atau kelompok oposisi kendati mereka sudah memiliki bukti nyata yang jelas.

Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972 oleh Irving Janis, seorang psikolog sosial dari Universitas Yale, saat membedah buruknya politik negeri Amerika Serikat dalam peristiwa gagalnya Invasi Teluk Babi (The Bay of Pig Fiasco) pada tahun 1961. Saat itu, Amerika Serikat memutuskan tetap menginvansi Kuba kendati CIA tidak memiliki cukup informasi yang sahih. Hasilnya, invansi gagal total dan peristiwa ini tercatat menjadi bagian dari sejarah kelam pemerintahan Presiden John F. Kennedy.

Secara teoritis, groupthink pada partai politik terjadi karena setidaknya lima alasan utama. Pertama, situasi antar-kader parpol yang sangat kohesif. Kedua, keengganan parpol dalam menerima dan mengolah informasi yang berasal dari luar kelompok. Ketiga, lemahnya kualitas kepemimpinan ketua umum, sehingga tidak ada norma maupun prosedur baku untuk mengambil keputusan. Keempat, homogennya ideologi para kader parpol. Kelima, kuatnya ancaman dan tekanan dari pihak luar.

Kelima hal inilah yang selama ini berpadu-padan menghasilkan kondisi partai politik yang eksklusif dan antikritik. Kohesivitas kelompok membuat seluruh anggota mempercayai bahwa sikap kelompoknya adalah yang paling benar. Sehingga, ketika terjadi masalah internal, langkah pertama yang diambil adalah penyelamatan partai dan kader meskipun dengan output keputusan yang irasional.

Feedback   ↑ x
Close [X]