: WIB    --   
indikator  I  

Bom waktu angkutan daring

Oleh Nailul Huda
( Peneliti Institute for Development of Economics and Finance )
Bom waktu angkutan daring

Dunia industri angkutan umum kembali memanas pada awal Tahun 2017. Pasalnya ada rencana pemerintah untuk merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 32/2016 tentang penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek.

Dalam aturan tersebut terselip penambahan aturan bagi angkutan dalam jaringan (daring) atau angkutan online.

Dalam aturan lama, pengaturan angkutan daring belum mencakup hal-hal yang bersifat persaingan usaha. Hanya sebatas pengaturan perizinan pelaksaan usaha. Tentu pemerintah tidak ingin kecolongan dalam mengatur angkutan daring baik kendaraan roda dua maupun roda empat yang semakin lama semakin membesar baik aset maupun pangsa pasarnya.

Salah satu perusahaan taksi terbesar bahkan harus rela pendapatannya turun 50% pada kuartal III-2016 (KONTAN, 7 Maret 2017). Kondisi itu juga berlaku pada pemain lama lainnya.

Ada faktor-faktor yang membuat angkutan daring menggerus pasar yaitu, layanan angkutan daring menawarkan kepastian harga dan lebih murah. Dua hal ini yang menjadi pendorong masyarakat menggunakan angkutan daring ini.

Lantas bagaimana angkutan daring bisa lebih murah daripada angkutan umum taksi konvensional? Jawabannya karena komponen harga dalam penentuan harga angkutan daring lebih sedikit, seperti pajak dan biaya lainnya.

Tentu pertumbuhan industri angkutan daring perlu didukung. Hal ini untuk membuat peta persaingan semakin efisien dengan harapan harga lebih bersaing dan masyarakat diuntungkan.

Dulu hanya ada tiga basis pelaku utama, angkutan umum pemerintah, angkutan umum dari Organda, dan angkutan umum taksi. Saat ini ada pemain baru yang ternyata membuat pemain lama kalang kabut.

Namun pertanyaannya apakah harus dibiarkan seperti ini? Tentu saja tidak karena kondisi ini akan menimbulkan potensi bom waktu angkutan daring.

Bom waktu dapat terjadi karena pemerintah terlalu longgar mengawasi pertumbuhan angkutan daring ini. Ini bukan hanya menyangkut pesaingnya namun ini juga menyangkut masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan umum. Kondisi dengan perbandingan harga yang terlampau jauh membuat masyarakat lebih memilih angkutan daring.

Namun masalahnya adalah struktur biaya yang diwajibkan pemerintah tidak seimbang. Para pemain lama tidak mampu bersaing. Lama kelamaan ada ancaman dari pelaku usaha dan supir angkutan konvensional.

Harus ditata

Adanya revisi Permenhub No 32/2016 ini setidaknya memberikan angin segar bagi pelaku industri angkutan umum konvensional namun tidak mematikan angkutan daring. Dalam berita KONTAN edisi 7 Maret 2017, ada setidaknya tiga hal utama dalam revisi Permen tersebut.

Pertama, mengenai batas atas dan batas bawah angkutan daring.

Kedua, pemungutan PPh atas bisnis angkutan daring.

Ketiga, adanya pengaturan pembatasan kapasitas mesin mobil yang menguntungkan pihak angkutan daring.

Peraturan pertama dan kedua tentu untuk mengatur bahwa persaingan dalam bisnis ini harus diatur ketat untuk menyeimbangkan biaya-biaya yang bersifat wajib dikeluarkan oleh semua pelaku industri.

Pengaturan pertama dan kedua untuk menghindari adanya predatory pricing yang dilakukan oleh perusahaan penyedia angkutan daring. Hal ini dapat dilihat dari harga yang ditawarkan ke konsumen sangat rendah.

Walaupun dapat berkilah itu adalah promo namun promo itu tidak berakhir hingga menyebabkan kompetitor lain rugi adalah suatu tindakan predatory pricing.

Predatory pricing yang dilakukan perusahaan tersebut akan menimbulkan efek yang bahaya bagi persaingan usaha. Dalam jangka panjang akan mematikan pesaing lainnya. Setelah pesaingnya gulung tikar maka dengan mudah akan menguasai pasar dan mudah dalam menetapkan harga.

Pemberlakuan batas atas dan batas bawah harus diperhatikan lebih teliti karena pemberlakuan batas harga (terutama harga batas bawah) dapat merugikan konsumen.

Jika tidak cermat konsumen malah tidak dapat menikmati harga transportasi yang sesuai dengan kantong masyarakat. Misalnya, batas harga bawah cukup pada angka fix cost rata-rata angkutan. Angka ini dinilai lebih masuk akal dalam penetapannya.

Selain tiga pengaturan utama di atas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya melihat perkembangan angkutan daring ini sebagai bagian integrasi transportasi masal. Angkutan baik daring maupun konvensional hanya menjadi feeder  bagi Transjakarta, KRL, MRT, ataupun LRT.

Maka dari itu, revisi Permenhub No 32/2016 harus melihat persoalan industri transportasi ini secara luas karena jika tidak hanya akan semakin menjaga bom waktu yang dapat meledak tiba-tiba.

Feedback   ↑ x