: WIB    —   
indikator  I  

Catatan terhadap HET beras

Oleh Rusli Abdulah
( Peneliti Indef )
Catatan terhadap HET beras

Penulis mengapresiasi Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang mengeluarkan beleid harga eceran tertinggi (HET) beras yang berbeda-beda di setiap wilayah dan jenis beras. Ini keputusan rasional, mengingat pembentukan harga beras di setiap wilayah memang berbeda-beda. Banyak faktor yang memengaruhi pembentukan harga beras.  Misal biaya transportasi dari sawah hingga ke konsumen.

Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang harga acuan yang menyeragamkan harga acuan untuk seluruh wilayah Indonesia.   Meski begitu, ada beberapa hal yang perlu dikritisi terhadap kebijakan tersebut terutama konsekuensi hukum dari Permendag yang kontraproduktif.

Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan mengeluarkan beleid terkait dengan harga eceran tertinggi beserta ketentuan dan sanksinya. Berikut besaran harga eceran tertinggi untuk beras medium di Jawa, Lampung dan Sumatera Selatan sebesar Rp 9.450 per kg dan premium Rp 12.800 per kg. Untuk wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan harga beras medium Rp 9.950 per kg dan Rp 13.300 per kg untuk premium.

Harga beras untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat Rp 9.450 per kg untuk medium dan Rp 12.800 per kg untuk premium. Di wilayah Nusa Tenggara Timur Rp 9.950  per kg untuk medium dan Rp 13.300 per kg premium.

Sedangkan wilayah Sulawesi Rp 9.450 per kg untuk beras medium dan Rp 12.800 per kg untuk beras premium. Ada pun HET  untuk wilayah Maluku dan Papua adalah Rp 10.250 per kg untuk beras medium dan Rp 13.600 per kg untuk yang premium.

Adapun ketentuan dan sanksi atas beleid tersebut:  pertama, pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi.

Kedua, pelaku usaha wajib mencantumkan label medium atau premium pada kemasan dan label harga eceran tertinggi pada kemasan.

Ketiga, ketentuan ini dikecualikan terhadap beras medium dan beras premium yang ditetapkan sebagai beras khusus oleh Menteri Pertanian.

Keempat, pelaku usaha yang menjual beras melebihi harga eceran tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit setelah sebelumnya diberi peringatan tertulis sebanyak dua kali oleh pejabat penerbit.

Kelima, ketentuan tersebut akan menggantikan ketentuan dalam Permendag Nomor 27 Tahun 2017.

Ketentuan HET terbaru bisa menjadi horor bagi pelaku usaha. Ada poin dalam Permendag tersebut yang mengikat secara hukum. Poin tersebut adalah pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi harga eceran tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit setelah sebelumnya diberi peringatan tertulis sebanyak dua kali oleh pejabat penerbit.

Feedback   ↑ x
Close [X]