: WIB    —   
indikator  I  

Catatan terhadap HET beras

Oleh Rusli Abdulah
( Peneliti Indef )
Catatan terhadap HET beras

Melindungi konsumen

Dari aturan tersebut, ada pertanyaan penting soal bagaimana jika harga asal gabah sudah tinggi  karena gagal panen atau keterbatasan pasokan gara-gara bencana? Bisa dipastikan harga beras di konsumen bisa lebih tinggi dari HET. Apabila kondisi ini terjadi, apakah pelaku usaha akan dikenai sanksi? Kegaduhan pasti muncul.

Catatan kedua adalah ketentuan mengenai HET baru ini menunjukkan pemerintah  malas. Melalui beleid ini, pemerintah memiliki wewenang untuk menindak pelaku yang melanggar dengan kompromi dua kali peringatan.  Hal ini berbeda dengan Permendag Nomor 27 tahun 2017 yang tidak memuat ketentuan pencabutan izin usaha pelaku usaha yang ada.

Catatan ketiga adalah ketentuan HET ini dikhawatirkan akan menimbulkan pasar gelap bagi komoditas beras. Ketika harga keseimbangan beras berada di atas harga HET, maka bisa dipastikan akan ada pasar gelap.

Kondisinya adalah sebagai berikut: harga keseimbangan antara penawaran dan permintaan beras medium di Pulau Jawa pada kondisi tertentu (gagal panen, suplai terbatas) adalah Rp 10.000 per kg.

Harga tersebut lebih tinggi dibandingkan HET sebesar Rp 9.450 per kg. Di sisi lain, sebagai kebutuhan pokok, permintaan beras mengakibatkan permintaan melebihi penawaran. Semisal jumlah permintaan 100 ton dan ada perbedaan HET dengan harga keseimbangan, maka ada moral hazard dari pedagang. Pedagang akan melepas beras dagangannya  di HET dengan kuantitas 75 ton. Sisanya, 25 ton akan dijual di pasar gelap sebab ada pembeli yang bersedia bayar di harga Rp 10.000 per kg. Akibatnya akan ada kelangkaan di harga HET Rp 9.450. Cara ini hanya menguntungkan pedagang, bukan konsumen.

Menurut hemat penulis, ketentuan HET terbaru harus tetap menggunakan kerangka  harga acuan. Hal ini untuk menghindari munculnya tiga catatan yang saya kemukakan di atas. Namun untuk mewujudkan efektivitas harga acuan, ada syarat yang harus dipenuhi yakni pemerintah harus bisa meningkatkan kesigapannya dalam merespon volatilitas harga beras.

Semisal ketika pedagang menjual di atas ketentuan harga acuan, pemerintah menelisik lebih jauh sebab kenapa harganya di atas harga acuan. Hal ini memerlukan waktu, tapi dengan infrastruktur kelembagaan yang dimiliki oleh pemerintah mulai dari birokrat hingga intelijen, pemerintah seharusnya mampu dengan cepat mengungkap seperti apa penyebabnya.

Apabila terbukti ada pelanggaran, bisa langsung ditindak. Namun apabila penyebabnya di luar moral hazard pelaku usaha, semisal infrastruktur logistik yang buruk, pemerintah tidak serta merta memberi sanksi kepada pelaku usaha seperti pada ketentuan HET. Malah seharusnya pemerintah yang dikenakan sanksi karena tidak bisa menyediakan infrastruktur logistik yang efisien.

Apabila kerangka acuan tersebut dioptimalkan, akan membuat nyaman para pelaku usaha dengan adanya ketentuan yang saklek. Di sisi lain, hal ini juga menjadi bukti bahwa Pemerintah hadir sebagai wasit aktif, bukan wasit pasif, dalam melindungi kepentingan warga negaranya baik pelaku usaha maupun konsumen.

Feedback   ↑ x
Close [X]