: WIB    --   
indikator  I  

Dana haji dan investasi infrastruktur

Oleh Syahrul Kirom
( Peneliti dan Alumnus Pascasarjana Universitas Gadjah Mada )
Dana haji dan investasi infrastruktur

Wacana pemerintah hendak memakai dana haji untuk percepatan infrastruktur menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang setuju dengan penempatan dana  membangun jalan tol atau pelabuhan, tapi ada juga yang menolak.

Maklum total setoran dana haji ke Kementerian Agama bisa mencapai lebih dari Rp 80 triliun.   Dana haji ini  relatif besar sekali jika dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.

Mengingat negara saat ini lagi defisit keuangan negara, maka pemerintah punya ide memakai dana haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur  daripada mengendon di bank. Nanti, uang akan berputar hingga menghasilkan keuntungan bagi perbankan syariah maupun  nasabah.

Akan tetapi, hal yang harus diperhatikan pemerintah ketika  mau menggunakan dana haji, yang nota bene milik jamaah haji. Alangkah baiknya, jika pemerintah sebagai lembaga eksekutif memperhatikan beberapa hal sebelum mengambil kebijakan penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur

Pertama, pemerintah harus meminta persetujuan Badan Pengelolan Keuangan Haji (BPKH). Badan inilah yang lebih bertanggung jawab dan mengerti bagaimana cara menginvestasikan dana haji. Seperti untuk sektor apa saja, memakai investasi berbasis syariah,  investasi yang aman, risiko yang kecil, dan investasi yang memberikan keuntungan bagi nasabah.

Pada saat ini dana haji sudah dimasukkan investasi berupa sukuk. Direktur Pembiayaan Syariah Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto menyebut hingga 21 Juli 2017 anggaran dana haji ditanam ke yang diinvestasikan ke Sukuk Dana Haji Investasi (SDHI) mencapai sekitar Rp 36,6 triliun.

Mengenai penempatan dana haji pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), outstanding saat ini adalah Rp 36,6 triliun. Investasi dana haji di infrastruktur ini sama dengan investasi dana haji di bank syariah dan di sukuk (obligasi syariah).

Kedua, secara prosedural kebijakan pemerintah yang akan menggunakan dana haji tersebut harus mendapat restu dari  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta dari nasabah calon jamaah haji.

Feedback   ↑ x
Close [X]