: WIB    —   
indikator  I  

Dilema perwujudan ambisi dari JKN

Oleh Aldy Anggriawan
( Konsultan Komunikasi Strategis dan Public Affairs di Kiroyan Partners )
Dilema perwujudan ambisi dari JKN

Perubahan nama dan status PT Askes Indonesia jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada awal 2014 lalu mengawali kehadiran jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran lembaga ini mendapat sambutan positif dari seluruh masyarakat. Warga yang dulunya takut saat berobat ke pelayanan kesehatan, termasuk rumahsakit, langsung berubah. Perasaan was-was karena tidak punya uang atau dana langsung sirna setelah kehadiran kartu BPJS Kesehatan di setiap dompet warga,

Sayangnya, sampai saat ini pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat yang ditentukan oleh UUD 1945 dan belum sepenuhnya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan layak kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meski secara jumlah, peserta BPJS Kesehatan sudah melonjak signifikan.

Per Juli 2017, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 179 juta orang. Dengan jumlah peserta tersebut, target untuk bisa mencapai jumlah peserta program kesehatan itu sebanyak  seluruh masyarakat Indonesia pada 2019 nanti sangat mungkin untuk diwujudkan. Yang patut diapresiasi selanjutnya adalah tingginya tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil survei mengenai tingkat kepuasan para peserta BPJS, 81% peserta puas dengan pelayanan fasilitas-fasilitas kesehatan rekanan BPJS.

Namun, BPJS tetap mendapatkan tantangan-tantangan yang berasal dari para pemangku kepentingan. Dari sektor penyedia jasa kesehatan, masih banyak ditemukan keluhan mengenai sistem pembayaran yang diberlakukan BPJS yang dianggap membuat  rumah sakit, terutama yang dimiliki swasta, sulit untuk bertahan. Puncak dari keluhan ini adalah sempat terputusnya kerjasama lima rumah sakit swasta di Mataram dengan BPJS pada akhir tahun 2016, dikarenakan adanya kebijakan mengenai tarif pelayanan kesehatan yang dianggap memberatkan rumah sakit.

Selain itu, Bupati Gowa pada awal tahun 2017 menolak BPJS dan menggugat kewajiban pemerintah daerah untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan JKN. Hal ini disebabkan karena pengeluaran daerah untuk pengobatan gratis menjadi bertambah setelah terintegrasi dengan BPJS, dibandingkan dengan program pengobatan gratis yang dijalankan oleh pemerintah kabupaten sendiri.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu adanya perbedaan pelayanan yang didapatkan oleh pengguna kartu BPJS dengan apa yang didapat oleh pasien reguler. Hasil riset Perkumpulan Prakarsa (2017) menunjukkan bahwa pasien BPJS merasa tenaga kesehatan yang melayani pasien BPJS terkesan pilih kasih terhadap pasien non BPJS. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan penerapan kuota per hari oleh dokter terhadap jumlah pasien BPJS yang ditangani.

Feedback   ↑ x
Close [X]