: WIB    —   
indikator  I  

Disfungsi pengawas ketenagakerjaan

Oleh Arif Minardi
( Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronika dan Mesin (FSP LEM) SPSI )
Disfungsi pengawas ketenagakerjaan

Kecelakaan kerja terus terjadi. Seperti yang terjadi akibat kebakaran disertai ledakan pabrik kembang api di Kosambi, Kabupaten Tangerang. Ini merupakan tragedi nasional ketenagakerjaan akibat disfungsi pengawas ketenagakerjaan. Tragedi memilukan seperti diatas masih berpotensi terjadi di tempat lain. Akibat lemahnya pengawasan dan buruknya tata kelola Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Hingga kini kecelakaan kerja yang berakibat hilangnya nyawa dan cacat tubuh pekerja jumlahnya sangat besar. Ironisnya makin banyak pengusaha yang lepas tangan dan tidak melaporkan kejadian kecelakaan kerja di tempatnya. Masih ada tambahan lain yakni banyak pengusaha yang belum mengikutkan pekerja dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut organisasi buruh sedunia atau ILO, setiap tahun terjadi sekitar  250 juta kecelakaan di tempat kerja dan sekitar 160 juta pekerja menjadi sakit karena bahaya di tempat kerja. Dari jumlah tersebut 1,2 juta pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kejadian kecelakaan kerja mencapai 105.182 kasus pada 2015, dengan korban jiwa mencapai 2.375 orang. Dalam hitungan ekonomi, kerugian tahunan akibat kecelakaan kerja dan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan di beberapa negara bisa mencapai 4% dari produk nasional bruto (PNB).

Aspek ketenagakerjaan yang sangat penting adalah ada di raragraf  kelima dari  Undang Undang  Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur ketentuan K3.

Ironisnya fungsi pengawasan terkait K3 perusahaan masih lemah dan sering alami blokade saat jalankan tugasnya. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 2016 hanya ada 351 orang pengawas spesialis bidang K3 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sedangkan jumlah perusahaan jasa bidang K3 sebanyak 850 perusahaan. Kinerja perusahaan tersebut kurang optimal dan belum ada totalitas dalam membenahi K3. Kurangnya kesadaran tenaga kerja dan masyarakat tentang K3 sebaiknya diatasi dengan peningkatan jumlah karyawan yang memiliki kompetensi K3.

Perlu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawas ketenagakerjaan di Indonesia yang terkelola secara terpusat. Untuk mengoptimalkan seluruh aspek pengawasan di bidang ketenagakerjaan yang selama ini terkendala oleh aspek otonomi daerah. Selain itu agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah menjadi lebih independen dan terintegrasi.

Menurut ketentuan ILO bahwa pengawasan ketenagakerjaan adalah fungsi publik dari administrasi ketenagakerjaan yang memastikan penerapan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja bisa berjalan dengan baik. Sejarah mencatat bahwa pengawas ketenagakerjaan pertama dilakukan di Inggris pada 1833. Kini pengawasan  ketenagakerjaan telah dibentuk di hampir semua negara. Layanan pengawasan diselenggarakan secara berbeda-beda di masing-masing negara dan alokasi anggarannya juga bervariasi karena perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi, politis perburuhan dan kondisi profesionalitas di masing-masing negara.

Ada dua konvensi ILO yang penting terkait pengawasan ketenagakerjaan yaitu Konvensi Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Konvensi Nomor 129 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Pertanian. Keduanya memiliki relevansi dan telah ditetapkan dalam deklarasi ILO tahun 2008 tentang Deklarasi Keadilan Sosial. ILO menekankan bahwa pengawas ketenagakerjaan harus merespons dengan cara yang lebih efisien untuk mengantisipasi berbagai perubahan dunia kerja seperti masalah subkontrak, tenaga alih daya atau outsourcing dan  meningkatnya pekerjaan yang ilegal  atau yang tidak dinyatakan sebagai jenis pekerjaan. Hal itu karena munculnya model usaha baru dan metode produksi.

Feedback   ↑ x
Close [X]