: WIB    —   
indikator  I  

Ekonomi Pancasila, ekonomi alternatif

Oleh Satrio Wahono
( Pengajar Filsafat Pancasila di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila )
Ekonomi Pancasila, ekonomi alternatif

Di tengah begitu banyak masalah ekonomi yang menghimpit negeri ini, sejumlah kalangan orang mulai merasakan tanda. Jangan-jangan ada yang tidak beres dengan hulu praktik ekonomi sekarang ini. Artinya, praktik ekonomi saat ini tidak segaris dengan filsafat ekonomi yang terkandung dalam pandangan hidup khas bangsa Indonesia, Pancasila.

Secara khusus, praktik ekonomi saat ini lebih condong pada filsafat kapitalisme neoliberal yang, menurut Herry Priyono (dalam Francis Wahono [ed.], Neoliberalisme, 2003), merupakan mazhab ekonomi yang ikut mengambil sektor publik sebagai lahan untuk mendapatkan laba. Alhasil, hampir semua sektor di negeri ini menjadi ajang memupuk laba semata seraya mengabaikan aspek kemaslahatan publik, mulai dari sektor energi, pendidikan, kesehatan, hingga yang terbaru sektor perberasan

Karena itu, sesungguhnya negeri ini perlu kembali ke khitah ekonomi, yaitu mazhab ekonomi yang dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Merujuk pada Sistem Ekonomi Pancasila (Subiakto Tjakrawerdaya dkk., 2017), Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) memiliki dua ciri pokok.

Pertama, pengaturan negara di bidang ekonomi harus diputuskan oleh rakyat secara mufakat. Inilah arti sesungguhnya dari kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ciri ini yang dianggap menjadi pembeda dengan kapitalisme dan sosialisme.

Sebab, kapitalisme yang mengandalkan pasar bebas justru sering berujung pada kegagalan pasar, yang lantas menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat serta kerusakan lingkungan. Sisi lain, sosialisme yang mengutamakan peran dominan negara memiliki kelemahan berupa pemangkasan kebebasan dan kemandirian rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi.

Kedua, sistem ekonomi Pancasila  mengandaikan adanya keserasian tata peran dan kemitraan setara antara perusahaan negara (BUMN), koperasi dan swasta dengan misi meningkatkan produktivitas dan efisiensi seraya memperkuat usaha mikro, seperti petani, nelayan dan pengrajin. Konsep ini kemudian disebut sebagai “pasar berkeadilan”  

Lebih jauh, dua ciri pokok tersebut melahirkan sejumlah manifestasi sistem ekonomi Pancasila, yaitu: mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat dan kemandirian ekonomi bangsa; partisipasi total rakyat dalam pembangunan ekonomi; perencanaan ekonomi nasional; peran strategis negara; institusi pasar yang berkeadilan; koperasi Indonesia sebagai sokoguru ekonomi rakyat; BUMN sebagai soko guru dalam kegiatan ekonomi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak; peran perusahaan swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan kerja; dan adanya perlindungan sosial bagi rakyat yang tidak dapat bekerja produktif atau kehilangan pekerjaan.

Feedback   ↑ x
Close [X]