: WIB    —   
indikator  I  

Era keterbukaan data perbankan

Oleh I Wayan Agus Eka
( Alumni Program Master Degree in Public Finance, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan )
Era keterbukaan data perbankan

Alkisah pada bulan September 2009 atau sekitar lima bulan setelah pertemuan puncak G20 di London yang menginisiasi berakhirnya era kerahasiaan bank terekam sebuah percakapan telepon antara seorang miliarder Prancis dengan konsultan keuangannya yang mendiskusikan apa yang akan dilakukan pada aset miliarder tersebut di Swiss pasca amandemen tax treaty Prancis-Swiss. Percakapan telepon ini kemudian menjadi konsumsi publik dan akhirnya memaksa miliarder tersebut merepatriasi kekayaannya ke Prancis. Inilah kemudian yang menjadi salah satu bukti berhasilnya upaya mewujudkan transparansi data perbankan.

Transparansi data perbankan untuk kepentingan perpajakan telah lama digadang-gadang sebagai upaya paling efektif untuk mengatasi tax evasion. Akses otoritas perpajakan kepada data nasabah memungkinkan petugas pajak untuk melakukan penilaian risiko atas potensi ketidakpatuhan wajib pajak. Saking pentingnya transparansi data perbankan, definisi tax haven yang semula berarti negara dengan tarif pajak rendah kemudian berubah menjadi negara dengan tingkat kerahasiaan data perbankan yang tinggi.

Tersedianya akses data perbankan untuk kepentingan perpajakan menjadi penting untuk dapat mengakses data keuangan baik untuk nasabah domestik maupun nasabah asing. Kewenangan untuk mengakses data nasabah asing pada bank domestik digunakan untuk keperluan pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian international. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional menjadi bukti keseriusan pemerintah serta menjadi dasar bagaimana proses identifikasi nasabah asing yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan serta pelaporannya ke otoritas perpajakan untuk kemudian dipertukarkan secara otomatis ke negara mitra.

Kewenangan otoritas perpajakan untuk mengakses data keuangan nasabah domestik juga tidak kalah penting. Bahkan dalam tataran tertentu, akses pada data keuangan nasabah domestik menjadi sangat penting dan dapat berpengaruh langsung kepada penerimaan pajak karena data tersebut dapat disandingkan langsung dengan database pada otoritas pajak yang dapat mengindikasikan kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak.

Namun demikian, kewenangan untuk dapat mengakses data nasabah baik domestik maupun asing masih terganjal dengan batasan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. UU KUP misalnya, memungkinkan otoritas pajak meminta data/informasi kepada bank hanya terkait wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan, penagihan atau penyidikan tindak pidana perpajakan sementara bagi wajib pajak yang dalam proses pengawasan kewenangan ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahkan, pemberian informasi keuangan berdasarkan UU Perbankan Syariah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana perpajakan. Adanya beberapa pembatasan tersebut itulah yang menjadi urgensi sedang disusunnya Perppu khususnya untuk keperluan akses data perbankan nasabah asing. Sementara untuk data perbankan nasabah domestik, yang telah dilakukan saat ini adalah mempercepat proses birokrasi permohonan data perbankan melalui sinergi aplikasi Kemkeu yaitu Akasia, dengan aplikasi Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) yakni AKRAB.

Feedback   ↑ x
Close [X]