: WIB    --   
indikator  I  

Evaluasi amnesti dari kacamata perilaku

Oleh Nofie Iman
( Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada )
Evaluasi amnesti dari kacamata perilaku

Kendati telah berhasil mengumpulkan dana tebusan sebesar Rp 97,2 triliun atau sekitar 59% dari target Rp 165 triliun, Dirjen Pajak tak puas dengan torehan angka tersebut.  Dari total 20,1 juta wajib pajak, hanya 2,09% saja yang berpartisipasi pada ronde pertama amnesti pajak yang berakhir 30 September lalu. Pertanyaannya kemudian, apa yang salah? Bagaimana agar hasil yang diperoleh pada periode berikut bisa lebih baik lagi?

Mayoritas tulisan yang beredar menyoroti kebijakan amnesti pajak dengan fokus hanya pada sisi ekonomika konvensional (mainstream economics). Dalam konteks ini, tax amnesty dipandang sebagai senjata pemerintah dari sisi fiskal untuk membantu defisit anggaran. Pengampunan pajak meniadakan atau memutihkan pajak terutang, baik yang tercatat atau yang tidak tercatat, berdasar pada aturan hukum yang berlaku, untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dan nilai pajak yang belum tertagih pada periode sebelumnya.

Secara tidak langsung, amnesti pajak juga berimplikasi pada terkumpulnya data dan informasi tentang wajib pajak dan kewajibannya sehingga dirasa mampu meningkatkan pengawasan terhadap upaya penghindaran dan penggelapan pajak.

Sayangnya, pendekatan konvensional tersebut masih menyisakan berbagai pertanyaan yang belum terjawab, terutama tentang efektivitas amnesti pajak. Apalagi, bukti empiris dan anekdot yang ada selama ini menunjukkan bahwa program-program amnesti pajak di seantero dunia hanya memberikan keuntungan sekadarnya dan tidak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan program tersebut (Baer dan Le Borgne, 2008).  

Di sisi lain, pembayar pajak adalah makhluk yang tidak selalu bersikap rasional seperti asumsi ekonom neoklasik (mainstream economics). Artikel ini menyoroti sisi ekonomika keperilakuan (behavioural economics) dari para aktor yang terlibat dalam kebijakan amnesti pajak untuk melengkapi diskusi dan analisis yang didominasi oleh literatur ekonomika tradisional (mainstream economics).

Model economics-of-crime (Allingham dan Sandmo, 1972) umumnya menjadi rujukan utama ekonom tradisional untuk menganalisis keputusan para pembayar pajak dalam menyembunyikan atau menyatakan nilai pajaknya. Model ini mengasumsikan pembayar pajak sebagai individu yang rasional dan berusaha untuk memaksimumkan ekspektasi utilitas yang dapat ia peroleh.

Namun, konsep ini memiliki sejumlah keterbatasan karena hanya berhenti pada kesimpulan standar: pembayar pajak fokus pada insentif yang ia peroleh dan hanya akan patuh bila risiko ketahuan atau mendapat hukuman lebih tinggi.

Feedback   ↑ x
Close [X]