: WIB    —   
indikator  I  

Hijrah dan kepemimpinan bangsa

Oleh Muhammadun
( Pengajar STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta )
Hijrah dan kepemimpinan bangsa

Momentum Tahun Baru Hijriyah 1349 menjadi refleksi sangat penting bagi Indonesia dalam mengawal kepemimpinan kebangsaannya. Ketika tiba di Madinah, Nabi Muhammad dipilih sebagai pemimpin pemersatu semua suku bangsa. Ia melindungi semua warga negara, hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, bahkan anaknya Nabi sendiri (Fatimah) kalau mencuri, maka akan dihukum dengan tangannya sendiri. Pribadi Nabi yang penuh kasih sayang menjadikan kaum lemah, anak yatim piatu, dan para janda, mendapatkan perlindungan utuh. Nabi sangat dekat dengan mereka, bahkan melebihi kedekatannya dengan kaum elite di Madinah.   

Etos kepemimpinan yang digerakkan Nabi Muhammad menjadi Madinah sebagai negara modern, bahkan terlalu modern untuk ukuran jaman saat itu. Ini menunjukkan Nabi mampu mengelola organisasi kenegaraan dan pemerintahan dengan baik.

Para sahabatnya juga lahir menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur, teguh prinsipnya, dan sukses membangun masyarakat. Sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dikenang sebagai pemimpin agung yang sukses dikader Nabi. Ini dilanjutkan dengan pemimpin selanjutnya seperti Umar bin Abdul Aziz, Harun al-Rasyid, dan lainnya. Mereka menitahkan sejarah emas dalam jejak peradaban umat manusia.

“Barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak….” (QS, 2: 269). Lisanuddin al-Khatib, ulama abad ke-14, dalam kitab Raudat al-Ta’rif, menegaskan bahwa hikmah itu seperti keadilan. Jika ahli hikmah memimpin negeri ini, maka keadilan sosial tak akan menunggu waktu: akan segera datang. Kepemimpinan dengan “anugerah hikmah” inilah yang diperankan Nabi Muhammad, sehingga melahirkan negara Madinah sebagai negara modern yang dicontoh negara di berbagai belahan dunia.  

Semangat yang sama ditunjukkan Pancasila dalam sila ke-4, yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Kepemimpinan berbasis hikmat kebijaksanaan inilah yang diamanatkan dalam Pancasila, dan ini sangat sesuai dengan Al-Quran. Karena kepemimpinan berbasis hikmat, maka yang hadir adalah “karunia yang banyak”. Bisa berupa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam konteks kekinian, maka kearifan itulah yang menjadi sumber hikmat kebijaksanaan. Kearifan bukan saja memahami persoalan sampai akar-akarnya, melainkan juga menyelami dan memberikan teladan kepada rakyat.

Feedback   ↑ x
Close [X]