: WIB    --   
indikator  I  

Inovasi rekening khusus sukuk negara

Oleh Eko Sumando
( Analis Perbendaharaan Kementerian Keuangan )
Inovasi rekening khusus sukuk negara

Pembiayaan kegiatan kementerian dan lembaga dengan surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara telah dilaksanakan sejak tahun 2013. Berawal dari proyek pengembangan jalur ganda kereta api Cirebon-Kroya, SBSN Project Based Sukuk (PBS) menjelma menjadi instrumen alternatif pembiayaan infrastruktur pemerintah.

Saat ini, nilai pembiayaan dengan SBSN telah meningkat 16 kali lipat dari Rp 800 miliar pada 2013 menjadi Rp 16,7 triliun tahun ini. Jumlah tersebut diperkirakan terus meningkat di masa depan. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas dalam manajemen pembiayaan ini sangat penting.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu), ditemukan dua kendala dalam pelaksanaan pembiayaan dengan SBSN selama 2013 sampai 2015. Pertama, dari segi manajemen kas, mekanisme yang ada pada saat itu menimbulkan opportunity cost pada rekening kas umum negara, karena dana yang digunakan bersumber dari rupiah murni. Hal ini menyebabkan inefisiensi di tengah keterbatasan sumber dana APBN. Kedua, dari segi pelaksanaan kegiatan, muncul hambatan untuk meluncurkan dana SBSN ke tahun berikutnya sehingga kontrak SBSN-PBS selalu dipahami sebagai kontrak single year.  

Sebelum tahun 2016, pembiayaan dengan SBSN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.05/2015. Mekanisme yang digunakan adalah pembiayaan pendahuluan (pre-financing). Dalam mekanisme ini, Kemkeu membayar proyek yang dibiayai SBSN atas dasar surat perintah membayar dari kementerian dengan terlebih dahulu memberikan talangan atas proyek yang dibiayai SBSN dengan dana APBN non pembiayaan (rupiah murni). Selanjutnya, Kemkeu menindaklanjutinya dengan menggantinya (reimburse) melalui penerbitan SBSN senilai talangan tersebut.

Permasalahan dengan mekanisme ini adalah tingginya opportunity cost yang ditanggung kas negara, karena uang yang dapat digunakan untuk pembayaran kegiatan dengan sumber dana rupiah murni digunakan untuk membayar kegiatan yang seharusnya dibiayai dengan SBSN. Hal ini menyebabkan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan sebab proyek yang seharusnya dibayar menggunakan alokasi pembiayaan, dibayar dengan alokasi non pembiayaan.

Perkembangan mekanisme pembiayaan SBSN menjadi menarik ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai SBSN pada tahun 2016, yang menggantikan PMK 24/PMK.05/2015. Pada PMK ini Kemkeu mengadopsi mekanisme rekening khusus (reksus) yang digunakan dalam penarikan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) untuk mengelola SBSN. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan utang.

Pada mekanisme reksus, prinsip yang digunakan adalah ‘no money no game’, artinya dana pembiayaan harus tersedia dulu sebelum pembiayaan dilaksanakan. Dalam mekanisme ini, Kementerian Keuangan melelang SBSN terlebih dahulu kemudian menyimpan dana pada reksus SBSN di Bank Indonesia (BI) untuk membayar pembiayaan kegiatan.

Selanjutnya, Kemkeu membayar kegiatan bersumber dana SBSN dengan menggantikan dana Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dengan dana di reksus SBSN. Dengan mekanisme ini, jeda (lag) penggantian dana akibat menunggu penerbitan SBSN dan opportunity cost pada RKUN dapat ditekan.

Feedback   ↑ x