: WIB    --   
indikator  I  

Ironi infrastruktur dan logistik

Oleh Effnu Subiyanto
( Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformis (Koridor) )
Ironi infrastruktur dan logistik

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Dirjen Perhubungan Laut (Hubla), Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono beberapa hari lalu seolah mengindikasikan pesan kampanye Presiden Joko Widodo yang ingin membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya tidak berjalan. Sebab sangat tidak mungkin, jabatan sekelas Dirjen tidak mendapat sosialisasi soal tujuan kunci negara.

OTT tersebut terkait dugaan suap proyek pengerukan pelabuhan Tanjung Mas di Semarang dan merugikan negara sampai Rp 20,74 miliar. Maklum, negara saat ini lagi gencar menggarap beragam proyek infrastruktur.

Berdasarkan laporan Global Competitiveness Report (2017), kualitas infrastruktur Indonesia berada di peringkat 60 dari 138 negara. Negara ini kalah bersaing dengan Thailand di posisi 49, bahkan dengan Malaysia di 24.

Sayang, kebijakan infrastruktur yang pemerintah jalankan kerap tidak karuan. Semula, proyek infrastruktur prioritas sesuai Perartuan Presiden (Perpres) Nomor 75/2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yakin 10 proyek pelabuhan dan transportasi, tiga proyek migas, satu proyek telkom, tiga proyek sarana air dan limbah, empat proyek jalan dan sembilan proyek kelistrikan. Total anggaran sebesar Rp 5.519 triliun. Kontribusi swasta sebesar Rp 2.818 triliun.

Pada tahun 2016, nomenklatur proyek infrastruktur dirombak karena capaian yang buruk. Sebanyak 225 proyek infrastruktur dideklarasikan sebagai prioritas dalam Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Tapi, hasil evaluasi menunjukkan hanya 16 proyek selesai, yaitu proyek jalan tol Pandaan-Gempol Rp 1,13 triliun, Bandara Sentani Jayapura Rp 1,47 triliun, pengembangan bandara Soekarno Hatta Rp 4,7 triliun, pengembangan pelabuhan Kalibaru tahap I sebesar Rp 4,7 triliun dan proyek bendungan Jatigede Rp 980 miliar.

Tahun ini, perombakan kebijakan sering kali dilakukan karena dibutuhkan penyesuaian keterbatasan anggaran. Kendati demikian, sudah ditetapkan 245 proyek strategis nasional dalam Perpres Nomor 58/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang merupakan revisi Perpres Nomor 3/2016 semula untuk 225 proyek. Skema pembiayaan pun ditambah. Semula menggunakan APBN, kini ditambah metode pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah (PINA).

Feedback   ↑ x
Close [X]