: WIB    --   
indikator  I  

Jadi rakyat kritis

Oleh Barratut Taqiyyah Rafie
Jadi rakyat kritis

Perdebatan mengenai hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Perdebatan berkisar pada keabsahan hak angket, hingga tujuan dibentuknya hak angket KPK. Sejak disahkan pada Jumat (28/4) lalu, banyak pihak yang menilai keputusan tersebut tidak sah. Pasalnya, pimpinan DPR Fahri Hamzah tetap mengetukkan palu meski sejumlah fraksi di DPR tidak setuju.

Bergulirnya hak angket diyakini banyak pihak dimulai dari keinginan Senayan untuk mendapatkan BAP Miriyam S Haryani, yang merupakan tersangka kasus korupsi e-KTP. Selain itu, mengutip hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 3-5 Mei 2017 lalu, sekitar  72,4% responden percaya bahwa Hak Angket KPK terkait dengan korupsi e-KTP.

Feedback   ↑ x
Close [X]