: WIB    —   
indikator  I  

Jika sudah lapor semua, ya, tenang saja

Oleh Hestu Yoga Saksama
( Direktur Ditjen Pajak )
Jika sudah lapor semua, ya, tenang saja

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap Sebagai Penghasilan menuai pro dan kontra.

Para pebisnis cemas aturan ini bakal semakin memberatkan langkah kegiatan usaha mereka. Namun bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PP ini perlu untuk menciptakan rasa keadilan bagi wajib pajak.

Bagi pebisnis, aturan yang merupakan tindak lanjut dari program amnesti pajak itu bisa menyurutkan minat berinvestasi. Pebisnis yang sudah berbisnis pun cemas pemberlakuan PP itu akan menahan kiprah usahanya.
 

Namun buat Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, PP itu hanyalah penegasan dari UU tentang Amnesti Pajak. Bagi pengusaha yang sudah melaporkan kekayaannya dan ikut amnesti pajak secara benar, tidak perlu khawatir. DJP berjanji akan profesional dan memastikan kesahihan data harta yang dimiliki.

Kepada wartawan KONTAN Ghina Ghaliya Quddus, Hestu berbicara banyak soal aturan ini. Berikut nukilannya:


KONTAN: Bagaimana tanggapan anda soal banyak yang mengeluhkan soal PP Nomor  36 Tahun 2017. Apa isi dalam aturan itu?
HESTU:
Ikut tax amnesty jangan tanggung-tanggung melaporkan. Yang tidak ikut amnesti pajak dan belum patuh juga akan ketahuan sama DJP. Selama sembilan bulan kami sudah kenceng banget ngomongin itu. Ada tax amnesty, ya silakan dimanfaatkan. Kalau tidak memanfaatkan, ya hati-hati.

Artinya apa? Pemerintah sudah memberi kesempatan untuk ikut amnesti. Kalau nggak ikut, ya ada konsekuensi, Setelah amnesti pajak, penegakan hukum bisa berjalan.

Tapi butuh legalitas dari pasal 18, agar ada kepastian bagi wajib pajak. Bagaimana perlakuan yang nggak ikut tax amnesty

Bagaimana pajaknya? Di sana juga ada kesederhanaan, aset harta akan ketahuan akan langsung ditarik, kesederhanaan dalam penetapan, kami langsung hitung pengenaan secara final terpisah dari Surat Pemberitahuan (SPT).

Substansinya adalah ini bukan sesuatu yang baru, dan bukan berdiri sendiri. Kalo kami nggak melaksanakan, pasal 18 akan repot.

Feedback   ↑ x
Close [X]