kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.546
  • SUN103,81 -0,11%
  • EMAS603.986 -0,83%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Karpet merah nontunai di birokrasi

Senin, 07 Agustus 2017 / 11:26 WIB

Karpet merah nontunai di birokrasi

Antrean kendaraan yang panjang dan lama untuk membayar retribusi parkir tidak akan ditemui lagi di Indonesia. Kebiasaan merogoh kocek dari dalam dompet di depan loket kasir lembaga publik juga akan segera hilang. Itulah pemandangan sekilas yang akan kita jumpai di institusi pemerintah daerah (pemda) tahun depan.

Cita-cita menciptakan less cash society di lingkungan pemerintahan akan memasuki babak baru pada 2018. Berlandaskan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, seluruh penerimaan dan pengeluaran pemda wajib ditransaksikan secara nontunai paling lambat 1 Januari 2018. Pembayaran tersebut bisa dalam bentuk alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet, giro, uang elektronik atau sejenisnya.

Presiden Joko Widodo sendiri getol mendorong implementasi transaksi nontunai. Contoh terkini ialah kebijakan menyalurkan bantuan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai  mulai Juni 2017, serta kewajiban pembayaran nontunai di seluruh ruas jalan tol pada Oktober 2017. Seiring dengan perkembangan teknologi di bidang sistem pembayaran, transaksi nontunai  memang merupakan sebuah keniscayaan.

Terbitnya beleid ini tentu tidak terlepas dari semangat Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang mulanya diusung Bank Indonesia. Sejak dicanangkan Agustus 2014, bank sentral gencar mengampanyekan pentingnya transaksi nontunai  di seluruh daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga turut aktif mendorong implementasi program elektronifikasi di lingkungan Pemda. Sebagai otoritas sistem pembayaran, Bank Indonesia yakin bahwa sistem pembayaran yang efisien dan efektif  bisa tercipta ketika penggunaan uang tunai semakin menurun.

Pada tataran ekonomi makro, kebijakan kewajiban transaksi nontunai  oleh pemda bisa dikatakan sebagai strategi yang efektif mendorong tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan indeks inklusi keuangan di Indonesia baru 67,82%. Artinya, baru 67 orang dari 100 penduduk Indonesia memiliki akses terhadap produk dan jasa layanan keuangan formal. Melalui implementasi sistem nontunai  tersebut, masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening tabungan bank mau tidak mau dipaksa untuk mulai membuka diri terhadap layanan jasa perbankan.



Komentar
TERBARU
KONTAN TV
Hotel Santika Hayam Wuruk
07 March 2018 - 08 March 2018
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy
Close [X]