: WIB    --   
indikator  I  

Kekang taksi online

Oleh Syamsul Ashar
( Redaktur Kompartemen Kontan )
Kekang taksi online

Dalam sepekan terahir gejolak penolakan terhadap layanan transportasi dengan pemesanan secara online baik ojek maupun sewa mobil kembali merebak. Tercatat di Tangerang Banten, Bandung Jawa Barat, juga Yogyakarta.

Di sisi lain pemerintah pusat tak kunjung memberikan kepastian bentuk revisi aturan transportasi berbasis daring tersebut. Meskipun Kementerian Perhubungan sering menyampaikan kisi-kisi revisi aturan, tapi hingga akhir pekan ini, revisi aturan yang akan diterapkan 1 April 2017 itu tak kunjung keluar.

Pun demikian, ada beberapa poin keberatan dari pelaku usaha transportasi daring. Pertama penyeragaman tarif dengan membuat batas tarif atas dan bawah. Aturan ini memang bisa melindungi bisnis transportasi konvensional. Tapi, konsumen rugi lantaran tak bisa memilih ongkos yang lebih murah.

Kalau mau meniru Singapura, baru-baru ini otoritas transportasi negara itu malah membebaskan pengelola taksi konvensional ikut menetapkan tarif secara flat. Artinya, kalau pemain baru bisa menawarkan harga murah dan kompetitif mengapa dipaksa menjual mahal?

Kedua, aturan yang mewajibkan surat tanda nomor kendaraan (STNK) mobil yang melayani transportasi daring dimiliki oleh badan hukum. Artinya seorang pribadi pemilik mobil yang mau nyambi atawa mencari penghasilan tambahan dari ikut serta bergabung ke transportasi online wajib membalik nama STNK mereka ke koperasi atau badan hukum tertentu.

Aturan ini jelas membuat pemilik mobil keberatan dan akan balik badan. Sebab dengan kewajiban ikut KIR pun banyak yang mangkir. Catatan Kementerian Perhubungan mencatat, dari sekitar 13.828 unit mobil yang gabung di transportasi daring ini, yang sukarela melakukan uji KIR cuma sekitar 10% saja.

Ketiga, pembatasan jumlah kendaraan. Kebijakan ini jelas menghambat, lantaran meskipun jumlah mobil yang terdaftar banyak, tak semua driver taksi online ini yang bisa aktif penuh saban hari.

Ada yang suka jalan di akhir pekan saja, lalu ada yang malam hari saja, atau bahkan ada yang pas berangkat dan pulang kerja saja. Pengelola pun tak bisa memaksa mereka.

Yang perlu didukung adalah kewajiban pengelola aplikasi transportasi daring untuk membuka data. Sebab jangan sampai yang terjadi di negara lain terulang di Indonesia. Yakni mereka menyalahgunakan data konsumen itu untuk kepentingan bisnis yang lebih besar dan merugikan hak-hak konsumen.

Feedback   ↑ x
Close [X]