: WIB    --   
indikator  I  

Kesenjangan dan reformasi agraria

Oleh Achmad Maulani
( Pemerhati Ekonomi Politik Universitas Indonesia )
Kesenjangan dan reformasi agraria

Kesenjangan tampaknya sudah sampai pada fase genting. Tidak hanya memasuki  zona kuning, tetapi nyaris menyentuh merah. Penurunan rasio gini pun juga bergerak amat lambat: dari 0,4 menjadi hanya 0,39 pada 2016. Atas dasar itu, pemerintah pun tampaknya terus memantangkan rancangan kebijakan ekonomi berkeadilan. Salah satunya adalah  paket kebijakan 12,7 juta hektare lahan untuk program redistribusi aset.  Lahan tidur seluas 12,7 juta hektare itu akan diberikan secara gratis kepada masyarakat, baik perseorangan maupun kelompok seperti koperasi, masyarakat adat dan pondok pesantren. Melalui redistribusi aset ini diharapkan terjadi pemerataan ekonomi dan kesejahteraan.

Hanya saja, penting digaris bawahi bahwa program reformasi agraria yang digagas pemerintah tidak akan berhasil bila hanya menjadi ajang bagi-bagi lahan belaka. Kebijakan itu harus menjadi bagian integral upaya memperkecil ketimpangan kepemilikan modal dasar masyarakat guna pemerataan akses.

Altar di republik ini mendedahkan fakta bahwa petani gurem atau buruh tani tanpa lahan selama ini memang menjadi bagian utama ketimpangan lahan. Kelompok inilah penyumbang persentase kemiskinan terbesar di desa. Karena itu untuk memangkas kesenjangan itu salah satunya harus dimulai dari hulu, yakni melakukan tata kelola reformasi agraria dan pajak berkeadilan. Tanah-tanah mangkrak yang tidak digunakan secara produktif harus dikenai pajak progresif.

Berdasarkan data Konsorsium Pembaharuan Agraria termutakhir, 26 September 2016, terdapat 28 juta petani dengan status tidak memiliki tanah. Pada saat bersamaan pemerintah juga belum mempunyai road map yang jelas dan berkelanjutan soal implementasi reforma agraria dalam RPJMN 2015-2019 melalui kebijakan redistribusi aset dan legalisasi aset.

Karena itu, komitmen memangkas kesenjangan ini harus sistemik dan bukan sekadar program parsial. Demokratisasi ekonomi tidak boleh sepotong-potong, tetapi terintegrasi dengan kebijakan lainnya. Berbagai paket kebijakan ekonomi juga harus melihat persoalan dari hulu hingga hilir. Tanpa itu kebijakan hanya akan menumpuk di kertas-kertas kerja tanpa punya dampak signifikan.

Dari hal tersebut, kita sepenuhnya mengapresiasi kebijakan redistribusi aset 12,7 juta hektar lahan yang dicanangkan pemerintah. Tapi harus disiapkan juga kebijakan pendukungnya sehingga sebuah kebijakan bisa operasional di lapangan. Contoh, kebijakan redistribusi dan legalisasi aset tidak akan efektif tanpa ditopang dengan kebijakan dalam investasi pertambangan, perkebunan tanaman industri dan juga pemukiman.

Data menunjukkan, setiap tahun terdapat 5.000 hektare lahan sawah hilang karena beralih fungsi. Sementara usaha pemerintah sejak 2010-2014 yang terus mencetak lahan pertanian baru seluas 347.984 hektare juga masih harus dipertanyakan produktivitas dan kualitasnya. Di sisi lain, data juga menyodorkan bahwa setiap tahun rata-rata 15.000 orang meninggalkan profesinya sebagai petani. Dari 2003-2013 jumlah petani berkurang hingga 5 juta.

Apa maknanya? Tanpa kebijakan sistemik dan terintegarsi dari hulu hingga hilir, pembangunan (ekonomi) hanya menyodorkan serentetan ketimpangan dan kemelaratan. Meminjam istilah Max Weber (Collins, 1997), kesenjangan justru menyebabkan kita terjebak pada “sangkar besi” pembangunan itu sendiri. Dalam konteks akselerasi akses rakyat atas tanah melalui skema redistribusi lahan 12,7 juta hektar misalnya, yang harus diantisipasi adalah terjadinya tumpang tindih dan konflik pertanahan. Di situ pentingnya disiapkan seperangkat regulasi yang menyertainya.

Feedback   ↑ x