: WIB    —   
indikator  I  

Komunikasi mumpuni

Oleh Uji Agung Santosa
Komunikasi mumpuni

Di tengah gempuran akses informasi dari media sosial, komunikasi publik yang efektif menjadi tantangan berat pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Perubahan pola komunikasi dan friksi yang terjadi di masyarakat, membuat tantangan komunikasi pemerintah semakin besar. Untuk itu dibutuhkan pola komunikasi yang lebih merakyat, jelas, dan yang bisa dicerna dengan mudah oleh pengguna media sosial. Ini perlu dilakukan sehingga kebijakan publik pemerintah mendapat dukungan publik, bukan hujatan publik.  

Salah satu contoh kebijakan yang riuh menimbulkan pro dan kontra, adalah perkataan Presiden Jokowi yang meminta agar dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Keinginan ini menimbulkan kontra karena tidak adanya komunikasi publik yang baik dan jelas, yang bisa menerangkan dan menyakinkan masyarakat, tentang skema investasi berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang saat ini sudah berjalan terkait penyertaan dana haji ke sektor infrastruktur.   

Blunder komunikasi publik lainnya adalah terkait tata niaga beras. Tanpa ada sosialisasi, masyarakat dikejutkan dengan penggerebekan Satuan Tugas (Satgas) Pangan ke salah satu produsen  beras besar nasional. Keterangan pertama, pemerintah menuding perusahaan (PT Indo Beras Unggul (IBU) melakukan kejahatan dengan  memakai beras subsidi untuk diolah menjadi beras premium. Karena komunikasi tidak tuntas, persoalan ini kemudian meluas, hingga ke persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang dinilai terlalu rendah dan merugikan pengusaha. Exit strategy yang diambil pemerintah adalah mengatakan aturan HET belum berlaku.

Kasus-kasus ini membenarkan teori George E Edward III yang mengatakan bahwa struktur birokrasi yang terfragmentasi meningkatkan gagalnya komunikasi. Apalagi teori Lasswell tentang komunikasi yang menyebutkan bahwa komunikasi adalah Who says what in which channel to whom with what effect belum diterapkan dengan baik.

Sebenarnya sudah banyak menteri yang berinisiasi menggunakan media sosial untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat. Diawali dengan Presiden Jokowi, beberapa menteri seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga sudah mulai menggunakan media sosial secara aktif. Pemerintah juga banyak mengeluarkan seri informasi tentang kebijakan pemerintah yang lebih mudah dipahami dengan infografis.                               

Feedback   ↑ x
Close [X]