: WIB    —   
indikator  I  

Kongkalikong penguasa dan pengusaha

Oleh Ahmad Ubaidillah
( Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan )
Kongkalikong penguasa dan pengusaha

Beragam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai wakil negara hingga kini masih menunjukkan ketidakberpihakan kepada rakyat. Tindakan, pilihan, strategi, atau keputusan terkait ekonomi yang seharusnya untuk kebaikan bersama, kini telah disalahgunakan untuk kesejahteraan segelintir orang. Sehingga, kebijakan tersebut menjadi remeh-temeh, tidak memprioritaskan kepentingan rakyat.

Kongkalikong antara pelaku ekonomi dan aktor politik serta penguasa tak luput telah melahirkan tatanan ekonomi yang hanya menguntungkan kepentingan diri dan kelompok, tanpa memperdulikan kepentingan rakyat banyak. Inilah banalitas kebijakan ekonomi yang masih mengganggu kemajuan bangsa Indonesia yang musti mendapat perhatian serius dari kita semua.   

Contoh kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih menguntungkan pengusaha dan merugikan rakyat banyak bisa dilihat dari hasil penelitian Donny Tjahja Rimba dalam bentuk disertasi berjudul “Hubungan Negara dan Pengusaha di Era Reformasi. Studi Kasus: Bisnis Grup Bakrie (2004-2012)”. Dia mengatakan, kelompok Bisnis Bakrie dibuktikan telah mempengaruhi kebijakan negara setidaknya dalam dua kasus. Pertama, persoalan divestasi saham Newmont. Kasus kedua, bencana  lumpur Lapindo.

Pada kasus pertama, pengusaha mempergunakan pemerintah daerah sebagai instrumen kekuasaan untuk membeli saham divestasi dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga pasar dan mendapat hak pertama untuk membeli.

Pada kasus kedua, pemerintah daerah melepaskan tanggung jawab dalam menangani dampak bencana pada pemerintah pusat. Pengusaha mempergunakan instrumen politik negara melalui kebijakan Presiden berupa Keppres dan Perpes agar melakukan kebijakan yang tidak merugikan pengusaha. Dan pembenaran atas kebijakan Presiden ini dikuatkan oleh DPR, pengadilan, hingga kepolisian.

Menurut saya, proses pengambilan keputusan negara hingga kini masih menjadi permainan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pengusaha. Proyek-proyek siluman yang melibatkan anggota DPR dan pemilik perusahaan besar yang belakangan ini banyak disorot media massa adalah satu contoh. Dalam kondisi tersebut, hubungan negara dan pengusaha lebih mementingkan bisnis, ketimbang kepentingan rakyat. Akibat fatalnya, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tidak terurus.  

Tampaknya, reformasi politik yang digelorakan anak-anak bangsa beberapa tahun yang lalu, belum menghadirkan reformasi ekonomi yang berkeadilan bagi semua kalangan dan pihak. Pengerukan sumber-sumber daya ekonomi, misalnya pertambangan minyak dan gas (migas) oleh pelaku bisnis atau investor asing kini semakin menyebabkan kerusakan lingkungan terjadi konflik sosial. Ini semakin sempurna manakala para penguasa negeri ini ikut “mengamini” dengan memberikan keistimewaan berupa peraturan atau undang-undang. Di sinilah kita menyaksikan absennya negara dalam upaya mensejahterahkan rakyat.  

Persoalan hubungan pengusaha dan penguasa yang tidak banyak menguntungkan masyarakat kecil ini sebenarnya sudah diawali sejak era Orde Baru. Penguasa sedemikian rupa mengondisikan jejaring kekuasaan (the web of power) menjadi tempat bergantung kalangan pengusaha. Dan pada kenyataannya, di era reformasi justru relasi itu semakin lengket, mesra, dan semakin mengakar.

Padahal, perkawinan antara pengusaha dan penguasa akan melahirkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada pengusaha. Pengusaha akan mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Bahkan, mereka rela mengeluarkan dana besar untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan agar kepentingan mereka terakomodasi dengan modus-modus yang canggih, bahkan bisa menjurus manipulatif.

Feedback   ↑ x
Close [X]