Reporter: Tantyo Prasetya | Editor: Tri Adi
Selama tiga tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ada beberapa poin yang bisa diperhatikan. Pertama, dari segi infrastruktur cukup bagus dalam konteks sesuai dengan komitmen dan rencana sebelumnya, walaupun kondisi perekonomian bisa dibilang berat.
Kedua, dalam hal pengakuan internasional juga cukup baik, karena negara kita mendapatkan investment grade. Hal tersebut bisa menjadi pedoman investasi asing ke dalam negeri karena lembaga yang mengeluarkan juga kredibel. Ketiga, juga bisa dilihat untuk daerah-daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dan tertinggal seperti Papua juga luar biasa, cukup baik dari segi upaya untuk memajukan kondisi mereka.
Lalu, ada satu hal yang dipandang penting menahan laju pergeseran pekerja formal menuju informal, yaitu melalui PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menentukan besaran kenaikan UMP berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui peraturan ini, diyakini akan bisa menahan laju pergeseran tersebut.
Lantas bagaimana dengan sisa dua tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo? Kami berharap agar koordinasi antar kementerian dapat ditingkatkan. Artinya, sesuai dan satu visi dengan keinginan presiden yaitu meningkatkan daya saing juga demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga.
Intinya, jangan sampai ada distorsi instruksi kepada para menteri baik dari Presiden maupun Wakil Presiden. Juga, bagaimana upaya mendorong peningkatan lapangan kerja di Indonesia, khususnya bagi yang padat karya harus ada upaya dan perhatian khusus.
Karena angkatan kerja kita itu sangatlah besar. Maka, harus diperhatikan jangan sampai ada angkatan kerja yang sampai tidak terserap di dunia kerja.
Jangan sampai shifting terus, keluar masuk terus, yang pada akhirnya nanti bakal menghambat pemerataan pendapatan dan efeknya kepada penurunan daya beli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
