: WIB    —   
indikator  I  

Makna peringkat kemudahan usaha

Oleh Paul Sutaryono
( Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President BNI )
Makna peringkat kemudahan usaha

Pada 1 November 2017, Bank Dunia mengumumkan bahwa peringkat kemudahan usaha (ease of doing business) Indonesia naik dari 91 pada 2017 menjadi 72 pada tahun 2018 berdasarkan pada survei 2017. Apa makna kenaikan peringkat kemudahan usaha itu bagi ekonomi nasional di masa mendatang?

Pada tahun 2015, berdasarkan survei 2014, Indonesia menduduki peringkat ke-114. Angka itu kemudian naik menjadi 109, 91, dan 72 masing-masing pada 2016, 2017, dan 2018. Peringkat Indonesia di atas Filipina (113) dan Myanmar (171) dari 190 negara. Tetapi peringkat Indonesia itu masih di bawah negara ASEAN, seperti Singapura (2), Malaysia (24), Thailand (26), Brunei (56), dan Vietnam (68).

Menurut Bank Dunia, Indonesia telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator, yakni simplikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses listrik, efisiensi biaya pengurusan izin usaha properti, transparansi data kredit, penguatan perlindungan investor minoritas, perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian biro kredit dan perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional (Harian KONTAN, 2 November 2017).

Apa makna kenaikan kemudahan usaha bagi perekonomian Indonesia ke depan?

Pertama, sudah barang tentu kenaikan peringkat kemudahan usaha itu akan menjadi instrumen bagi Indonesia dalam mengerek investasi nasional. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), target realisasi investasi mencapai Rp 678,8 triliun pada tahun 2017 dan Rp 840 triliun pada tahun 2018.

Hingga kuartal III-2017, realisasi investasi mencapai Rp 176,6 triliun sedangkan secara kumulatif dari Januari hingga September 2017 mencapai Rp 513,2 triliun atau 75,6% dari target Rp 678,8 triliun pada tahun 2017. Realisasi investasi tersebut telah menyerap 286.497 tenaga kerja. Bidang apa saja yang akan dicapai? Selain infrastruktur, pemerintah akan menggeber proyek manufaktur, substitusi impor, petrokimia, baja, migas, industri makanan minuman, alas kaki, mebel dan sektor jasa.

Selain itu, predikat layak investasi (investment grade) Indonesia dari tiga pemeringkat internasional yakni Fitch Ratings (per 21 Desember 2016), Moody’s Investor Service (per 9 Februari 2017) dan Standard & Poor’s (per 19 Mei 2017) sangat membantu pula dalam meningkatkan investasi Indonesia.

Bukan hanya itu. Jangan lupa bahwa investor global juga mempertimbangkan risiko negara (country risk) Indonesia sebelum melakukan investasi ke suatu negara tujuan. Nah, risiko negara merupakan suatu cara pengukuran mengenai tingkat ketidakpastian politik dan ekonomi dalam suatu negara yang dapat berdampak pada nilai pinjaman dan investasi di negara itu (Alan C Shapiro, 1998).

Komponen risiko negara meliputi tiga elemen, yakni risiko politik, ekonomi, dan finansial. Masing-masing elemen risiko punya kontribusi 50% untuk risiko politik dan 25% masing-masing untuk risiko ekonomi dan finansial. Dengan bahasa lebih bening, risiko politik memiliki faktor paling tinggi dalam penilaian risiko negara. Tingkat risiko negara meliputi risiko amat rendah, rendah, moderat, tinggi dan amat tinggi itu. Kini Indonesia memiliki risiko negara moderat (moderate country risk).

Feedback   ↑ x
Close [X]