: WIB    —   
indikator  I  

Melacak penghindaran pajak

Oleh Alek Karci Kurniawan
( Peneliti Hukum Bisnis dan Alumnus Indef School of Political Economy )
Melacak penghindaran pajak

Belum reda keterkejutan kita atas Swiss leaks 2015, Panama Papers 2016, Bahamas Leaks 2016--dokumen rahasia skala besar tentang penghindaran pajak--kini Konsorsium Internasional untuk Wartawan Investigatif menguak data baru: Paradise Papers 2017.

Seperti kasus sebelumnya, tim independen berhasil membongkar dokumen rahasia penghindaran pajak antar negara dari sebuah firma hukum lepas pantai. Temuan ini kian mendesak penggunaan cara yang lebih universal dalam mengatasi penghindaran pajak.

Penghindaran pajak selalu menghasilkan suatu kesenjangan ekonomi. Tatkala instrumen yang digunakan untuk mendistribusikan kemakmuran rakyat, dikemplang oleh orang kaya, korporasi nasional dan multinasional. Maka tak ayal ketimpangan kian lebar mengalir di dunia kita sekarang.

Fakta menunjukkan Indonesia punya jurang kesenjangan paling lebar dari seluruh negara di Asia Tenggara. Bahkan kekayaan empat konglomerat lokal jauh lebih besar daripada 100 juta penduduk miskin di negeri ini.

Hal itu diungkap dalam laporan kesenjangan di Indonesia berjudul Menuju Indonesia yang Lebih Setara oleh Oxfam Jakarta yang diterbitkan awal tahun 2017 ini. Laporan Oxfam juga menyebut, Indonesia dengan populasi lebih dari 250 juta jiwa memiliki kesenjangan terburuk peringkat keenam di dunia.

Banyak modus-modus bermunculan dalam penghindaraan pajak melalui firma hukum lepas pantai. Sejumlah wajib pajak pada suatu negara menggeser laba dengan mentransfer pendapatan pasif, modal dan kepemilikan kekayaan intelektual anak perusahaan yang merupakan subjek hukum di negara surga pajak.

Pendapatan aktif anak perusahaan yang merupakan subjek hukum dalam keadaan non-tax haven bisa digeser dengan penentuan harga dalam transaksi afiliasi, atau transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak afiliasinya. Kunci utamanya adalah adanya hubungan istimewa (related parties).

Hubungan istimewa sebenarnya bisa saja dikendalikan dengan merundingkan suatu kesepakatan harga transfer (Advance Pricing Agreement/APA). APA ini adalah kesepakatan antara wajib pajak dan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang dihasilkannya kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengannya.

Tujuannya untuk mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan transfer pricing oleh perusahaan multi nasional. Namun bagaimana bila suatu otoritas tidak dapat mengakses hubungan istimewa suatu subjek hukum dengan subjek hukum lain di suatu otoritas yang menjamin rahasianya dengan ketat?

Feedback   ↑ x
Close [X]