: WIB    --   
indikator  I  

Memajaki Google

Oleh Bayu R Rahayu
( Peneliti FinEdu Indonesia, Alumnus Crawford School of Public Policy The Australian National University )
Memajaki Google

Setelah sempat riuh dan konon akan memaksa Google membayar pajak dalam jumlah besar, pemerintah akhirnya mundur. Sempat lama tidak ada kabar, PT Google Indonesia (PTGI) memasukkan laporan audit dengan jumlah pajak penghasilan sebesar Rp 5,2 miliar saja (KONTAN, edisi 4 April 2017).

Padahal, dalam dokumen yang diperoleh KONTAN, Google Asia Pacific Pte  Ltd Singapura (GAP) mencatat pendapatan sebesar US$ 109,2 juta yang didapat dari klien di Indonesia pada 2015. Dari jumlah itu,  10 besar klien Indonesia berkontribusi 55% terhadap pendapatan atau sebesar US$ 60 juta.

Direktorat Jenderal Pajak saat itu memperkirakan bahwa angka pajak yang seharusnya dibayar Google mencapai Rp 450 miliar (KONTAN, 12 Maret 2017). Karenanya mengejutkan jika angka final yang dibayarkan hanya 1% dari prakiraan.

Betulkah hanya sebesar itu hak Pemerintah Indonesia untuk memajaki Google? Adakah hal lain yang dapat dilakukan? Penulis mencoba mengurai pemajakan Google dari sudut pandang pajak internasional, baik berupa ketentuan positif maupun praktik yang dilakukan di negara lain.

Ketika pemerintah menyampaikan bahwa Google tidak atau kurang membayar pajak, yang dimaksud adalah pajak penghasilan atas pendapatan iklan yang diterima oleh GAP dari konsumen di Indonesia. Sementara, angka Rp 5,2 miliar yang disebutkan dalam laporan audit, merupakan penghasilan dari PTGI, yang merupakan wajib pajak Indonesia.

Feedback   ↑ x
Close [X]