: WIB    —   
indikator  I  

Memajaki Google Indonesia

Oleh Wayan Agus Eka
( Alumni program Master of Public Finance dari National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Jepang )
Memajaki Google Indonesia

Kebuntuan kembali terjadi pada penyelesaian kasus pajak Google. Setelah semula terjadi penolakan pemeriksaan, kini Google pun tidak menyepakati skema penyelesaian yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP tidak sendirian, otoritas perpajakan di beberapa negara juga menghadapi kasus serupa dengan pendekatan yang berbeda-beda.

Pada bulan Mei 2016, otoritas pajak Prancis menggerebek kantor Google di Paris sebagai bagian dari investigasi atas dugaan pengalihan keuntungan secara ilegal ke Irlandia. Satu bulan kemudian, otoritas pajak Spanyol juga melakukan penggerebekan kantor Google di Madrid. Sementara itu, otoritas pajak Italia meminta tagihan pajak Google sekitar € 227 juta sebagai kelanjutan dari kesepakatan Google dengan otoritas pajak Inggris (HMRC). Kasus di beberapa negara ini menggunakan konsep bentuk usaha tetap (BUT) sebagai dasar untuk memajaki Google.

Penggunaan konsep BUT mengundang perdebatan tersendiri karena definisi BUT yang dipakai sekarang sangat terkait dengan kehadiran fisik. Google berargumentasi bahwa kehadiran mereka di Prancis, Italia dan beberapa negara Eropa lainnya hanyalah merupakan satelit dari kantor pusatnya di Irlandia. Kantor-kantor Google di negara-negara tersebut tidak dapat menyetujui kontrak dengan klien dan hanya menyediakan jasa pendukung (back-office) seperti pemasaran untuk kepentingan kantor pusat mereka di Irlandia.

Pendekatan yang berbeda dilakukan oleh otoritas perpajakan Inggris, Australia dan India. Pada 1 April 2015, pemerintah Inggris menerbitkan diverted profit tax (DPT) yang merupakan nama resmi dari apa yang selama ini dikenal sebagai “Google Tax”. Sejak 1 Januari 2016, Australia juga mulai mengimplementasikan kebijakan serupa yang tertuang dalam Tax Laws Amendment (combating multinational tax avoidance).

Sementara itu Pemerintah India juga mengeluarkan pajak serupa yang disebut sebagai “6% equalization levy” sejak 1 Juni 2016. Semua varian dari Google Tax ini pada prinsipnya menerbitkan peraturan baru yang digunakan untuk menghadapi aggressive-tax planning perusahaan multinasional raksasa yang melakukan penghindaran pemajakan di negara sumber salah satunya dengan menghindari pembentukan BUT. Terlepas dari kontroversi penerapan Google Tax, HMRC dan Google telah menyepakati nominal sebesar £ 130 juta.

Feedback   ↑ x
Close [X]