| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR14.365
  • SUN97,14 0,42%
  • EMAS606.004 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Memajaki kegiatan bisnis e-commerce

Jumat, 12 Januari 2018 / 16:13 WIB

Memajaki kegiatan bisnis e-commerce

Pajak e-commerce  

Definisi perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan electronic commerce secara umum adalah segala bentuk transaksi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.  Namun, seiring perkembangan waktu, definisi e-commerce menjadi meluas.  Saat ini, e-commerce diartikan tidak hanya penjualan dan pembelian melalui internet semata tetapi juga mencakup pelayanan pelanggan online dan pertukaran dokumen bisnis.

Secara detail, Ditjen Pajak telah memetakan empat model transaksi e-commerce, yaitu online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail.  Online marketplace adalah menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet sebagai online marketplace merchant untuk menjual barang dan atau jasa.  Dalam model transaksi ini, ada imbalan, dalam bentuk rent fee atau registration fee, atas jasa penyediaan tempat dan/atau waktu memajang iklan barang dan/atau jasa dan melakukan penjualan di toko internet melalui mal internet.

Selain itu, ada sejumlah uang yang dibayarkan online marketplace merchant ke penyelenggara online marketplace sebagai komisi atas jasa perantara pembayaran atas penjualan barang dan/atau jasa.  

Model transaksi e-commerce classified ads adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang iklan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pengiklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara classified ads.  

Kemudian pengiklan membayar sejumlah uang sebagai transaction fee kepada penyelenggara classified ads yang merupakan objek PPh dan PPN.  Model ketiga yaitu daily deals mirip dengan online marketplace namun alat pembayaran yang digunakan berupa voucer.  Model terakhir adalah online retail yang menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan secara langsung oleh penyelenggara Online Retail kepada pembeli di situs online retail.  

Dalam keempat model transaksi e-commerce ini, ada pembayaran imbalan atau penghasilan karena jual-beli barang atau jasa yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dikenakan pajak menurut aturan perpajakan yang berlaku.

Namun, e-commerce seringkali tidak sederhana seperti pada model yang disebutkan tadi.  Setidaknya, akan terjadi kondisi dimana e-commerce akan sulit dikenakan pajak.  Kondisi pertama adalah e-commerce mampu menembus batas geografis antar negara (borderless).  

Kedua, bentuk barang atau jasa yang diperjualbelikan dapat berformat digital seperti piranti lunak komputer, musik, majalah atau lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa transaksi fisik tidak diperlukan lagi dan digantikan dengan perpindahan bentuk digital saja.  

Ketiga, e-commerce terjadi begitu cepat di seluruh dunia dalam waktu singkat (real time).  Untuk itulah, tantangan sebenarnya dalam mengenakan pajak e-commerce adalah bagaimana membuat aturan yang mampu menangkap potensi pajak e-commerce dengan kondisi-kondisi tersebut.

Karena e-commerce tidak mengenal batas negara, kemungkinan tidak ada bentuk fisik yang dijual belikan dan tidak ada persyaratan khusus yang melekat, maka pengenaan pajak dalam e-commerce harus memperhatikan beberapa hal penting.  Misalnya, bagaimana cara menentukan keberadaan perusahaan e-commerce tersebut, ketika tidak berlokasi di Indonesia.  

Karena seringkali perusahaan tersebut secara fisik tidak nyata namun dapat menjalankan aktifitas di Indonesia.  Amerika Serikat (AS) pernah menghapuskan pajak e-commerce ini karena kesulitan mendefinisikan keberadaan lokasi perusahaan e-commerce.  Namun, karena transaksi online meningkat tajam hingga mencapai jutaan dollar AS, maka Pemerintah AS terpaksa mengenakan pajak e-commerce atau dikenal dengan streamlined sales tax project walaupun bertentangan dengan prinsip kehadiran fisik perusahaan.  

Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah yang akan mengenakan bea masuk barang-barang tidak berwujud (intangible goods) tahun 2018 ini merupakan langkah cepat agar pengenaan pajak e-commerce tidak luput (lagi).  Namun, pekerjaan rumah untuk mengenakan pajak e-commerce secara adil masih banyak. Yang pasti, jangan sampai mereka yang seharusnya membayar pajak, justru tidak terkena pajak. Ini terjadi karena lambatnya respon aturan atas perubahan pola belanja yang sangat cepat.



Komentar
TERBARU
MARKET
IHSG
-43,65
5.861,51
-0.74%
 
US/IDR
14.391
-0,03
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×