: WIB    —   
indikator  I  

Membaca langkah panglima

Oleh Satrio Wahono
( Sosiolog dan Magister Filsafat UI )
Membaca langkah panglima

Di momentum hari jadi TNI ke-72 pada 5 Oktober kemarin, militer Indonesia justru mendapat sorotan negatif. Gara-garanya adalah sejumlah langkah Panglima TNI Gatot Nurmantyo belakangan ini yang kerap memantik kontroversi. Misalnya saja, belum usai kontroversi seputar instruksi Panglima kepada jajaran prajurit untuk menonton film Pengkhianatan G30S PKI—sering dicap sebagai alat “propaganda rezim Soeharto—Jenderal Gatot melempar isu soal impor 5.000 senjata ilegal oleh satu instansi tertentu. Isu senjata ilegal ini kian diramaikan dengan kisruh pemecatan Wakil Kepala Penerangan Daerah Militer (Wakapendam) Kodam VI/Mulawarman (Mlw) karena lalai membiarkan berita soal kritik terhadap Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) lolos dimuat di situs Kodam VI/Mlw tersebut.  

Ini kian melengkapi beberapa kontroversi yang sudah dialamatkan kepada Panglima sebelumnya. Salah satunya, kedekatan Jenderal Gatot di lapangan pada hari H dengan demonstran aksi bela Islam 212 (2/12/2016) yang berunjuk rasa menentang pemerintah. Plus, kehadiran sang jenderal menghadiri diskusi di kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Alhasil, banyak orang membaca langkah Panglima ini sebagai manuver politik Jenderal Gatot untuk ikut berkompetisi pada pemilihan presiden (pilpres) 2019 nanti. Padahal, “militer yang berpolitik” dianggap menyalahi doktrin militer era reformasi yang bertekad untuk lebih profesional dan tidak ikut serta dalam politik praktis.

Namun, apakah sesederhana motif politik kita bisa menafsirkan sejumlah langkah kontroversial Panglima di atas? Rasanya lebih kompleks dari itu. Sebab, ada satu hal yang kian memperumit bacaan kita. Yaitu, tampak tetap nyamannya Panglima Tertinggi TNI, Presiden Joko Widodo, berinteraksi dengan Jenderal Gatot. Ini terlihat dari tidak adanya teguran apa pun dari Presiden terhadap Panglima menyusul pertemuan kedua tokoh itu sesudah pelemparan isu impor 5.000 senjata ilegal.

Tambahan lagi, beberapa waktu lalu Presiden dan Panglima TNI bahkan terlihat rukun menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Padahal, jika Presiden merasa tidak sreg dengan langkah Panglima, tentu interaksi keduanya tidak akan sebaik di atas.

Oleh karena itu, respons Presiden atas kontroversi langkah Panglima adalah salah satu variabel penting dalam menafsir tindak-tanduk Jenderal Gatot. Satu hal yang langsung mengemuka adalah Presiden sesungguhnya merestui atau setidaknya mendapatkan keuntungan dari langkah Jenderal Gatot. Setidaknya ada tiga keuntungan bagi Presiden.

Pertama, kedekatan Jenderal Gatot dengan sebagian kalangan Islam yang berseberangan dengan Presiden justru bisa menjadi faktor yang meredam guncangan terhadap pemerintah. Jenderal Gatot yang ramah terhadap Islam tentu akan memunculkan citra positif bahwa negara, sekaligus pemerintah, juga tidak anti-Islam sebagaimana sering dituduhkan saat ini.

Feedback   ↑ x
Close [X]