: WIB    --   
indikator  I  

Menakar BBM satu harga

Oleh Akbar Nikmatullah Dachlan
( Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Pertamina )
Menakar BBM satu harga

Sampai saat ini, pemerintah telah mengoperasikan setidaknya sembilan daerah yang memberlakukan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga–daerah yang sebelumnya memiliki harga BBM mahal.

Dalam waktu dekat, akan ada penambahan wilayah pengoperasian kebijakan satu harga BBM di tujuh wilayah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Mendengar hal ini, masyarakat pada umumnya akan menilai kebijakan tersebut merupakan bukti perhatian pemerintah ke daerah yang sulit akses BBM. Padahal, bisa jadi akan ada implikasi kurang baik di lapangan.

Selama ini, masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat harus menanggung ongkos yang sangat mahal untuk membeli BBM.

Berbeda dengan di Pulau Jawa yang bisa menikmati harga BBM berjenis premium sebesar Rp 6.450. Di Kecamatan Ilaga Provinsi Papua misalnya. Masyarakat harus mengeluarkan uang sekitar Rp 50.000 – Rp 100.000 per liter untuk jenis BBM yang sama.

Dengan diberlakukannya kebijakan BBM satu harga, saat ini masyarakat di Kecamatan Ilaga bisa menikmati BBM dengan harga Rp 6.450 per liter.

Sekilas hal ini terlihat adil. Di lain pihak, hal ini berpotensi untuk menuai tantangan. Berlakunya BBM satu harga di daerah-daerah tersebut hanya terletak di SPBU, lembaga penyalur atau Agen Premium dan Minyak Solar (APMS). Namun di tingkat eceran, harga yang berlaku tentunya menjadi keputusan si penjual.

Feedback   ↑ x
Close [X]