: WIB    --   
indikator  I  

Menakar momentum kenaikan cukai rokok

Oleh Makmun Syadullah
( Peneliti Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan )
Menakar momentum kenaikan cukai rokok

Berbagai media cetak, Sabtu 15 April 2017 memberitakan bahwa pendapatan dari cukai rokok belum optimal. Apabila pemerintah dapat mengoptimalkan, maka terdapat potensi pendapatan cukai hingga Rp 330 triliun. Selama periode 2010-2016 rata-rata cukai rokok terhadap harga jual eceran (HJE) baru mencapai 43%, jauh dari batas maksimal yang diperbolehkan oleh Undang-Undang No 39/2007 yang menetapkan maksimum 57%.

Akibat masih rendahnya rata-rata tarif cukai rokok dibandingkan dengan batas maksimum yang diperbolehkan, penerimaan cukai rokok belum optimal. Padahal dibandingkan dengan program pengampunan pajak, pendapatan cukai rokok lebih besar dan lebih mudah didapat. Untuk itu, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan (PKEKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Budi Hidayat mengungkapkan perlunya merevisi Undang-Undang Cukai.

Ada yang janggal dengan pola pikir di atas. Pada dasarnya, pajak berbeda dengan cukai, kebijakan pajak jelas dimaksudkan untuk penerimaan negara. Sementara, kebijakan cukai, baik rokok, alkohol maupun jenis cukai lain untuk mengendalikan konsumsi sehingga dampak negatif yang ditimbulkan karena konsumsi tersebut dapat diminimalisir. Seharusnya kebijakan tarif cukai benar-benar dimaksudkan untuk menurunkan konsumsi.

Namun dalam praktiknya terdapat kompromi antara penguasa dengan pengusaha. Pemerintah tidak berani menerapkan tarif cukai maksimal dengan alasan mempertimbangkan kepentingan tenaga kerja, petani, dan pengusaha.  Bahkan pernah terjadi kasus ayat-ayat tembakau.

Feedback   ↑ x
Close [X]