: WIB    —   
indikator  I  

Mencari komisioner KPPU progresif

Oleh Safri Haliding
( Direktur Triaseconomica Institute dan Sekjen I-LEC )
Mencari komisioner KPPU progresif

Tidak lama lagi para komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 2012-2017 akan berakhir masa jabatan. KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal dan menjaga iklim persaingan usaha di dalam negeri. Peran KPPU sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 bertugas untuk mencegah dan mengambil tindakan terhadap perjanjian usaha atau bisnis yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kehadiran KPPU sangat penting dalam menciptakan iklim berusaha dan berinvestasi yang sehat. Apalagi Indonesia sebagai negara berkembang yang infrastruktur ekonominya belum mapan. Maka pemerintah melalui KPPU harus mendorong agar tercipta iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum dalam berbisnis, sehingga semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam mengembangkan dan mendapatkan peluang bisnis dengan baik. Baik itu usaha ultra mikro (UMI), usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan korporasi.

Persaingan usaha yang sehat hanya bisa tercipta apabila terdapat level playing field (area bisnis) yang sama. Yang meliputi, pertama, equal opportunity, yakni semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam berusaha tanpa ada diskriminasi. Kedua, equal accessability, tidak ada larangan bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar. Ketiga, equal treatment, semua pelaku usaha mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan pemerintah.

Sebagaimana sering didapati pemerintah tidak menerapkan equal treatment dengan berkolusi dengan pelaku usaha tertentu yang dekat dengan pemerintah baik dalam administrasi pengurusan ijin usaha maupun proyek pemerintah. Pengusaha yang dekat dengan pemerintah mendapatkan kemudahan yang berlebihan. Hubungan yang tidak sehat tersebut sangat kurang tepat karena pemerintah dapat  bersikap diskriminatif dalam membuat kebijakan.

Selain itu, saat ini yang menjadi tantangan besar dalam dunia usaha di Indonesia adalah praktik monopoli dan kartel. Yaitu kegiatan ekonomi yang dikuasai segelintir pelaku usaha dan jaringannya. Imbasnya, ekonomi tidak berputar sampai ke level bawah sehingga berdampak pada tingginya ketimpangan ekonomi dan berusaha dan rasio antara si kaya dan si miskin makin lebar, sehingga perekonomian yang berkeadilan yang mendatangkan kesejahteraan bersama sulit tercapai.

Sementara praktik kartel (persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis) sangat berbahaya lantaran bisa  menghambat pertumbuhan ekonomi dengan mematikan usaha sejenis yang tidak tergabung dalam kartel tersebut. Kartel juga bisa merusak mental dan jiwa kewirausahaan.

Feedback   ↑ x
Close [X]