: WIB    —   
indikator  I  

Mencemburui optimisme RAPBN 2018

Oleh Ronny P Sasmita
( Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) )
Mencemburui optimisme RAPBN 2018

Belum ada faktor wow

Sekalipun mengantongi status layak investasi dari berbagai lembaga pemeringkat,  namun ternyata tidak maksimal dimanfaatkan oleh pemerintah.  Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P ditargetkan 5,2%. Sedangkan  di 2018, pertumbuhan ekonomi berkisar 5,4%. Dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di angka tersebut, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan investasi 6%. Sementara hingga kini pertumbuhan investasi masih di bawah 5%.

Tahun lalu saja, investasi hanya tumbuh 4,48%. Untuk bisa mencapai pertumbuhan investasi 6%-8% tentu tidak tidak hanya berharap kepada APBN, tetapi juga harus diiringi dengan peran sektor swasta dan BUMN yang keduanya diharapkan terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure), kontribusi dari kredit perbankan, pasar modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA).

Semula, dengan membaiknya prospek investasi, rasanya secara teori pemerintah mempunyai peluang untuk memperbaiki kinerja ekonomi nasional dengan torehan pertumbuhan yang kontekstual dengan kebutuhan Indonesia. Namun dua kuartal di tahun 2017 sudah berlalu, angka pertumbuhan masih jauh dari harapan dan status layak investasi kemudian ibarat piagam yang hanya indah di dalam lemari kaca pajangan. Dan kondisi serupa, saya kira, akan menghantui di tahun depan, jika terobosan-terobosan pemerintah ternyata tidak tepat.

Apalagi tahun depan adalah tahun politik (pilkada serentak). Untuk tetap menjaga ekonomi terus bergerak positif, tugas pemerintah yang tak kalah berat selain urusan perekonomian adalah menjamin stabilitas politik di Tanah Air. Salah satunya stabilitas politik selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak  dan pemanasan jelang tahun politik 2019. Kondisi politik yang stabil akan menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha.

Tapi nampaknya perpaduan antara isu-isu panas politik jelang pilpres dan menurunnya kredibilitas fiskal pemerintah (realisasi penerimaan pajak rendah, target terlalu tinggi, isu utang yang kurang terkelola baik, daya beli yang melemah, dan lainnya) membuat target asumsi makro dalam RAPBN 2018 menjadi tidak mudah untuk ditorehkan. Dan oleh karena itu, mengapa saya mengatakan bahwa asumsi makro yang ditetapkan pemerintah dan DPR terlalu optimistis.

Sementara itu, untuk inflasi, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan asumsi kurs rupiah yang melemah dibanding tahun ini serta adanya kenaikan harga komoditas energi, inflasi 2018 kemungkinan besar bisa lebih tinggi dari yang ditetapkan. Asumsi pemerintah untuk 2018, inflasi bisa ditekan sampai ke level  3,5%. Tapi nampaknya bisa lebih, proyeksi saya bisa sampai 4%.

Dan terakhir soal penerimaan dan belanja negara. Lagi-lagi, saya kira, pemerintah akan terbentur dengan shortfall penerimaan pajak jika menetapkan target penerimaan sebesar  Rp 1.894,72 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.618,1 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 275,43 triliun, dan penerimaan hibah Rp 1,2 triliun.

Lihat saja kinerja pajak mutakhir. Secara keseluruhan,  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan baru mengumpulkan penerimaan Rp 770,7 triliun sepanjang Januari-September 2017 atau 60% dari target
Rp 1.283,6 triliun yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Artinya,   masih ada pekerjaan rumah untuk mengejar setoran sebanyak Rp 512,9 triliun pada sisa waktu tiga bulan terakhir.

Dengan situasi saat ini, shortfall pajak seperti tahun 2016 pun diperkirakan kembali membayangi anggaran negara 2017.  Dalam APBNP 2017, pemerintah memperkirakan terjadi shortfall penerimaan perpajakan sekitar Rp 48 triliun. Alhasil, target perpajakan pun direvisi turun, dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun.

Bahkan dengan perkembangan sampai hari ini, saya justru curiga potensi shortfall bisa jauh lebih besar dari angka tersebut. Nah, apalagi jika target penerimaan pajak dikerek naik terlalu tinggi untuk tahun depan, sementara di sisi lain belum ada faktor "wow" yang membuat prospek penerimaan pajak semakin cerah.

Lantas dari mana datangnya kalkulasi tersebut?             

Feedback   ↑ x