: WIB    —   
indikator  I  

Mendorong konsumsi di akhir tahun

Oleh Akbar Suwardi
( Analis Bank Rakyat Indonesia )
Mendorong konsumsi di akhir tahun

Konsumsi masyarakat merupakan share atau penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Prosentase konsumsi terhadap total perekonomian mencapai 55% atau jauh lebih besar bila dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah (9%) dan investasi (30%). Oleh sebab itu, tingkat pertumbuhan konsumsi harus ditingkatkan atau setidaknya terjaga untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan pemerintah.

Beberapa tahun terakhir, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia dinilai stagnan tumbuh di sekitar 5%. Padahal pada tahun 2012, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat masih mampu tumbuh sebesar 5,49%. Namun selanjutnya terus mengalami penurunan menjadi 5,15% (2014), dan kemudian anjlok lagi 4,96% (2015), dan  di paruh pertama tahun ini juga terpangkas tipis menjadi 4,94%.

Tertahannya konsumsi juga terlihat dari tingkat pertumbuhan Indeks Penjualan Rill (IPR) yang dibuat Bank Indonesia (BI). Secara umum, IPR mengalami tren penurunan dari tahun 2016 hingga September 2017 kemarin. Kelompok barang yang mengalami tren penurunan cukup tajam adalah kelompok non makanan, seperti peralatan komunikasi, perlengkapan rumah tangga, serta produk pakaian.

Lalu apa saja faktor membuat tertahannya tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat saat ini? Pertama, kenaikan harga barang yang diatur pemerintah  atau istilahnya administered price. Kenaikan disebabkan berubahnya skema subsidi energi dari barang langsung ke orang yang berhak menerima.

Tujuan dari kebijakan tersebut adalah  agar subsidi mencapai tepat sasaran. Namun dalam jangka pendek kebijakan tersebut justru bisa menekan konsumsi masyarakat yang selama ini turut merasakan barang subsidi tersebut meskipun tidak berhak.

Misalnya,  kenaikan tarif dasar listrik (TDL) golongan 900 VA, dengan jumlah pengguna terbanyak berasal dari kelas menengah ke bawah. Kenaikan yang sangat signifikan di listrik membuat masyarakat perlu mengatur ulang keuangan rumah tangganya terutama alokasi untuk konsumsi.

Kedua, pengeluaran operasional pemerintah cenderung stagnan. Dalam dua tahun terakhir, misalnya, gaji pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengalami kenaikan dan cenderung mengurangi kegiatan di luar kota yang dapat berdampak terhadap sektor rumah makan (restoran), perhotelan, jasa travel, dan lainnya. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kemampuan daya beli.

Ketiga, terdapat kebijakan yang cenderung menekan konsumsi. Misalnya kebijakan pembukaan informasi rekening tabungan untuk pajak, pembatasan kartu kredit, dan penambahan pajak untuk rumah-rumah yang tidak dipakai atau disewakan. Kebijakan yang memiliki tujuan yang baik tetapi efek sampingnya ada masyarakat butuh waktu penyesuaian mendorong konsumsi

Feedback   ↑ x
Close [X]