: WIB    —   
indikator  I  

Mengelola zakat secara produktif

Oleh Achmad Fauzi
( Hakim Pratama Madya di Pengadilan Agama Tarakan, Kalimantan Utara )
Mengelola zakat secara produktif

Fenomena antre para penerima zakat (mustahik) menjadi tradisi tahunan di negeri ini. Kelompok renta maupun masyarakat miskin berjubel dalam kerumunan berebut zakat konsumtif dari pemberi zakat (muzaki). Pengelolaan zakat berbasis konsumtivisme semacam itu perlu dikaji ulang karena tak lebih memberi makan sehari, namun menelantarkannya sepanjang tahun.

Hal ini menjadi tanggungjawab negara agar ke depan zakat bisa dikelola dan dijadikan instrumen kebijakan fiskal dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Selama ini pengelolaan dana zakat secara nasional sepenuhnya ditangani Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Sejak berlakunya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Baznas memiliki kewenangan penuh mengelola zakat. Relevansi misi zakat dengan program pengentasan kemiskinan mengalami problem ketika prinsip tata kelola dana keuangan umat yang dianut Baznas berbasis produktivitas semu.

Mengkampanyekan produktivitas pengelolaan zakat melalui penyediaan modal dan kegiatan usaha, tapi alpa memetakan demografi, keahlian, prospek dan strategi daya saing. Jangkauan pengembangan zakat semestinya  berjangka panjang dan meliputi peningkatan sumber daya umat.

Itu sebabnya sistem pengelolaan zakat harus melibatkan entrepreneur, ekonom andal berhati jujur dan otoritas negara sebagai obligatory system yang mampu mendesain dan mengubah paradigma produktivitas zakat dalam arti sebenarnya. Memberi kail daripada umpan memang penting supaya masyarakat tidak ketergantungan pada zakat. Tapi yang utama kematangan menggunakan "kail" sehingga potensi zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umat dapat tercapai.

Feedback   ↑ x
Close [X]