: WIB    —   
indikator  I  

Mengundurkan diri atau masuk bui

Oleh Ali Mutasowifin
( Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Pertanian Bogor )
Mengundurkan diri atau masuk bui

Walaupun terus mendapat tekanan dari berbagai pihak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mampu terus menunjukkan taringnya. Selain mencokok penyelenggara negara, hampir di setiap kasus yang diungkap juga tersangkut pihak swasta dari level puncak hingga manajemen tingkat bawah.

Meskipun mungkin para pegawai perusahaan itu berdalih hanya melaksanakan perintah atasan, tetap tak mampu melepaskan diri dari jerat hukum. Apalagi, cukup beralasan untuk menduga bahwa para pegawai itu mengetahui yang mereka kerjakan sesungguhnya tindakan melanggar hukum.

Hilangnya keberanian para pegawai untuk melawan perintah, mungkin terkait risiko hilangnya sumber penghidupan. Namun, jika pilihannya adalah menolak perintah yang melanggar hukum atau harus berurusan dengan hukum, seharusnya tidak sulit untuk memilih. Sesungguhnya, dunia usaha di Tanah Air pernah mencatat sebuah peristiwa fenomenal yang patut dijadikan renungan.

Peristiwa menarik dan langka dalam dunia bisnis itu terjadi beberapa waktu lampau, saat seluruh direksi dan komisaris PT Indosiar Karya Media Tbk (IDKM) kompak menyatakan mengundurkan diri. Mereka juga membebaskan diri dari tanggung jawab atas seluruh operasional perusahaan.

Pengunduran diri sepuluh orang anggota direksi dan dewan komisaris PT IDKM tersebut merupakan bagian dari penolakan atas rencana akuisisi PT IDKM oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek). Mereka menilai transaksi ini berpotensi melanggar hukum, yakni UU No 32/2002 tentang Penyiaran dan PP No 50/2005.

Emtek yang telah memiliki 86% saham PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) dan memiliki 99% saham SCTV secara tidak langsung (melalui SCMA) saat itu berencana mengakuisisi 27,24% saham PT IDKM yang dimiliki PT Prima Visualindo. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pun telah menyampaikan pendapat akuisisi itu berpotensi melanggar hukum, khususnya pasal 18 dan 34 UU Penyiaran.

Peristiwa tersebut juga menjadi pelajaran menarik setelah munculnya berbagai berita yang memberikan gambaran keliru tentang peran dan tanggung jawab komisaris, direksi, atau manajemen perusahaan. Kasus pertama adalah terkuaknya fakta sejak tahun 2008 Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum tercatat memiliki saham senilai Rp 35 miliar serta menjabat Komisaris PT Panahatan. Sementara M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, menjabat Komisaris Utama.

Saat itu, Anas membela diri dengan mengaku tidak pernah menerima dividen atau terlibat dalam pengambilan keputusan. Ia juga mengaku tak pernah mendapat laporan keuangan dan mengikuti rapat umum pemegang saham.

Kasus kedua Yohannes Waworuntu, mantan direktur PT Sarana Reka Dinamika (SRD), yang terjerat kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) pada Kementerian Hukum dan HAM. Ia berkisah bahwa meskipun jabatannya adalah direktur, namun ia tidak tahu menahu aliran dana Sisminbakum ke PT SRD yang berjumlah Rp 378 miliar. Ia mengaku tidak berwewenang meneken aliran dana itu dan hanya menjadi korban Hartono Tanoesoedibjo dan Hary Tanoesoedibjo yang menggagas proyek itu.

Yohannes juga mengaku tidak memiliki pilihan lain kecuali menuruti perintah pemegang saham karena diancam akan dipecat bila membangkang. Padahal saat itu anaknya sedang sakit dan memerlukan banyak biaya pengobatan. Akhirnya, MA memvonis Yohannes lima tahun penjara, sementara Hartono Tanoesoedibjo yang dituduhnya lebih banyak berperan menghilang entah kemana.

Feedback   ↑ x
Close [X]