| Editor: Tri Adi
Optimisme membaiknya kinerja sektor konsumsi tahun politik 2018 tengah menjadi topik hangat setelah tahun kurang memuaskan. Konsumsi 2017 hanya tumbuh 4,95%, lebih rendah daripada rata-rata pertumbuhannya tujuh tahun terakhir yang di atas 5%.
Sektor industri berbasis konsumen seperti makanan minuman dan ritel, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (GAPMMI) memperkirakan omzet 2018 tumbuh 10%. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksi omzet ritel modern naik 14%.
Belanja politik pada Pilkada serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019 akan meningkatkan jumlah uang beredar sehingga berdampak positif bagi konsumsi rumah tangga, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah.
Kami memperkirakan total belanja politik 2018 sebesar Rp 46 triliun, dan berkontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,2%. Perkiraan konsumsi rumah tangga naik 5,1%, lebih tinggi dari 2017 sebesar 4,95%.
Ada beberapa faktor katalis lainnya di luar politik yang mendukung pertumbuhan konsumsi. Pertama, harga komoditas yang lebih baik, meskipun trend kenaikan cenderung melambat.
Kedua, kebijakan pemerintah fokus mendorong daya beli seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar, Program Bantuan Pangan, dan Dana Desa, termasuk Program Padat Karya Cash. Di sisi lain, kami melihat inflasi sebagai faktor resiko dimana administered price seperti harga BBM dan tarif listrik berpotensi naik seiring kenaikan harga minyak mentah dan batubara dunia.
Menurut pandangan kami, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat agar konsumsi naik. Pertama, menjaga ekspektasi konsumen akan kondisi ekonomi yang lebih baik ke depan, khususnya pasca Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Hal ini penting mengingat ekspektasi konsumen akan menentukan pola belanja konsumen.
Kedua, menjaga kinerja sektor riil, terutama industri pengolahan sebagai kontributor terbesar perekonomian Indonesia. Penelitian Jesus Felipe dari Asian Development Bank menyebutkan, bahwa industrialisasi yang berhasil dan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian adalah yang mempunyai porsi penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan yang tinggi. Artinya, bukan industri yang menyumbangkan porsi output industri pengolahan yang besar terhadap PDB.
Ketiga, meningkatkan kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi, berinovasi, dan menangkap peluang baru seiring perubahan preferensi konsumen, khususnya konsumen millennial di era digital.
Keempat, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik pendidikan formal maupun vokasi agar mendorong perekonomian berbasis nilai tambah tinggi.
Kami menyadari perubahan struktur demografi dapat mengubah pola konsumsi dalam jangka panjang. Mengingat penduduk usia muda dapat diasumsikan lebih aktif dan konsumtif, maka dapat diekspektasikan bahwa pola pengeluaran dan konsumsi perekonomian yang didominasi penduduk usia muda akan tumbuh lebih tinggi.
Dalam jangka panjang (2035), kami memandang pertumbuhan konsumsi Indonesia kemungkinan tidak tumbuh setinggi saat ini seiring dengan meningkatnya angka rasio ketergantungan.
Selain itu, kami juga membandingkan pola konsumsi di Korea Selatan, Jepang, China, dan India dengan Indonesia dengan pertimbangan kesamaan karakteristik dan beberapa di antaranya telah melewati tahap perkembangan sektor konsumsi (Jepang dan Korea). Hasilnya menunjukkan semua negara-negara itu memiliki porsi konsumsi rumah tangga yang besar terhadap perekonomian yakni di atas 35% dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga negara-negara selama 1990-2016 cenderung turun meskipun PDB perkapita naik.
Secara singkat, harus dapat dibedakan apakah fenomena perlambatan konsumsi rumah tangga yang terjadi akibat penurunan daya beli masyarakat yang bersifat sementara, ataukah merupakan proses normal yang terjadi dalam jangka panjang.
Sebagai penutup, kita semua berharap pertumbuhan konsumsi tidak kehilangan momentum dalam memacu pertumbuhan di tahun politik, dan ke depan bisa tumbuh secara berkesinambungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
