: WIB    --   
indikator  I  

Menunda keniscayaan

Oleh Hasbi Maulana
Menunda keniscayaan

Sudah beberapa hari terakhir di loket-loket gerbang tol sekitar Jakarta tertempel stiker menarik. Tertera di sana sebuah pemberitahuan yang intinya: di seluruh gerbang tol akan berlaku pembayaran non-tunai mulai Oktober 2017.

Jika pengumuman itu sejalan dengan kenyataan nanti, berarti dua bulan dari sekarang kita tak bisa lagi membayar tol dengan uang tunai. Mau tidak mau seluruh calon pengguna jalan tol kudu mengantongi sekeping kartu plastik yang beken dengan sebutan emoney agar bisa masuk jalan tol. Untuk melancarkan rencana ini, bank penyedia sistem pembayaran tak lagi cuma Bank Mandiri. Beberapa bank besar telah menyatakan siap melancarkan hajatan besar ini.

Ketika beberapa bulan lalu kabar tentang rencana ini mulai berembus, banyak orang pesimis. Para pengguna jalan tol sudah terlanjur patah arang menanti bertahun-tahun untuk bisa menggunakan emoney masing-masing. Keinginan itu tak kunjung terwujud karena selama bertahun-tahun pula hanya emoney keluaran Bank Mandiri yang bisa digunakan masuk sebagian besar ruas tol. Konon itu pula sebab sampai sekarang jalur-jalur bercat kuning di gerbang tol relatif lebih sepi kendaraan ketimbang jalur pembayaran tunai.

Bicara soal transaksi non-tunai, jalan tol jelas sangat ketinggalan dari kereta api listrik Jabodetabek yang kini lebih populer dengan sebutan commuterline. Sudah cukup lama para pemilik emoney dari bermacam-macam bank bisa menempelkan uang plastiknya untuk membuka portal masuk peron. Begitu pula dengan pengguna angkutan bus Trans Jakarta. Para pengguna transportasi berjalur khusus (busway) ini juga bisa menggunakan bermacam kartu elektronik keluaran beberapa bank.

Lancar atau tidak pemberlakuan emoney di tol saat penerapan nanti, tentu baru bisa kita angankan. Namun, wacana yang mulai disosialisasikan ini bisa menggambarkan betapa sering kita menunda keniscayaan yang sebetulnya sama-sama kita tahu tak mungkin ditahan lama-lama. Tarik ulur kepentingan jangka pendek acap membuat otoritas jerih duluan untuk mengambil kebijakan jangka panjang.

Polemik transportasi aplikasi online yang kini masih panas merupakan contoh lain fenomena "menunda keniscayaan" ini. Jika pemerintah tak kunjung berani mengambil kebijakan jangka panjang yang strategis, penundaan keniscayaan semacam ini sebetulnya menimbulkan kerugian yang sangat berharga: waktu.  

Feedback   ↑ x
Close [X]