: WIB    —   
indikator  I  

Menyambung nyawa di tempat kerja

Oleh Tigor Tambunan
( Dosen Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknik Surabaya )
Menyambung nyawa di tempat kerja

Berita duka kembali datang dari dunia ketenagakerjaan kita.  Kamis pagi, 26 Oktober 2017, terjadi ledakan dan kebakaran hebat di kawasan pergudangan Kosambi, Tangerang. Tepatnya di "pabrik" petasan milik PT Panca Buana Cahaya Sukses.  Kecelakaan industrial ini menewaskan 47 tenaga kerja di lokasi kejadian, 1 orang meninggal di rumah sakit saat tulisan ini dibuat. Keberadaan anak-anak dalam daftar korban tewas menimbulkan perhatian khusus banyak pihak.

Sebelumnya (4 Oktober 2017),  sebuah perusahaan pembuat keripik tempe skala rumah tangga di Malang, Jawa Timur juga  terbakar. Kebakaran yang juga disertai ledakan keras tersebut, diduga dari tabung LPG, menyebabkan lima pekerja tewas, empat di antaranya adalah wanita.

Menurut penulis, dari dua kecelakaan industrial yang disertai kefatalan tadi, ada masalah pelanggaran UU Ketenagakerjaan yang jauh lebih berat dibanding penggunaan anak sebagai pekerja,  yaitu urusan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (UU No 13/ 2003, pasal 86-87). Keberadaan pekerja perempuan dan anak-anak dalam perusahaan dengan kondisi kerja mengandung bahaya berisiko tinggi mempertegas indikasi ketidakpedulian pengelola perusahaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penggunaan istilah pabrik dalam kasus kebakaran industrial yang dahsyat di Kosambi, Tangerang menimbulkan kegundahan tersendiri, mengingat kawasan lokasi perusahaan pembuatan petasan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi kawasan pergudangan. Kegiatan pergudangan jelas sangat berbeda dengan kegiatan produksi. Mustahil masyarakat sekitar atau instansi pemerintah terkait tidak mengetahui keberadaan kegiatan produksi di dalam kawasan tersebut. Apalagi di sejumlah pemberitaan, pernah terjadi kebakaran pabrik thinner yang lagi-lagi disebut pabrik di kawasan yang sama.  

Keberadaan perusahaan manufaktur dalam kawasan pergudangan perlu ada investigasi lebih lanjut. Mengingat definisi "industri" dalam PP Nomor 142/ 2015 tentang Kawasan Industri, secara tersirat mengacu pada kegiatan produksi atau manufaktur.  Izin prinsip dan infrastruktur kawasan industri jauh lebih kompleks daripada kawasan pergudangan.  Kesimpulan sementara, tidak semua kawasan dengan embel-embel industri benar-benar berstatus kawasan industri.

Sementara itu, sesuai Permen Perindustrian No 23/ Men-Ind/Per/4/2013, potensi bahaya dalam setiap material kerja wajib terdokumentasi dalam lembar data keselamatan material  atau material safety data sheet (MSDS).  Konsekuensi operasionalnya, setiap perusahaan pengguna bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib memiliki MSDS terkait, menyebarkan isinya sebagai pengetahuan K3 yang sangat penting bagi tiap pekerja, dan melakukan tindakan manajemen bahaya yang direkomendasikan (piktogram, labelling, pengemasan, penyiapan alat pelindung diri atau APD dan lainnya).  Berdasarkan karakteristik sistem produksinya -jenis bahan yang diproses, kegiatan produksi, hingga output produksi- pabrik petasan memiliki bahaya dan risiko kebakaran yang sangat tinggi. Bahan dasar petasan umumnya adalah mesiu (black powder) yang tergolong eksplosif  (low explosive) dan padatan mudah menyala. Dari informasi yang tersedia, besar kemungkinan "pabrik" petasan di Kosambi alpa dari kewajiban tersebut.

Berikutnya, menurut Lampiran Permen PU No 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, perusahaan-perusahaan dengan angka klasifikasi risiko kebakaran tinggi (ARK) tidak boleh dibangun dan dikelola sembarangan. Pabrik petasan memiliki ARK 3. Artinya, pabrik petasan termasuk industri dengan risiko kebakaran tertinggi. Pekerjaan di tempat seperti ini tidak boleh dilakukan sembarang orang. Mereka haruslah orang-orang  dengan pengetahuan dan kemampuan kerja yang memadai, mampu memahami dan berperilaku aman saat  bekerja di tempat berbahaya tersebut (behavior based safety).

Feedback   ↑ x
Close [X]