Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Tri Adi
Selangkah demi selangkah, Indonesia melewati tahapan penting Pemilu 2019. Komisi Pemilihan Umum, Senin (21/5) dinihari pukul 01:46 WIB, menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara pemilu tingkat nasional.
Mengacu hasil rekapitulasi KPU, pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang atas paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf meraup 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan Prabowo-Sandi mengumpulkan 68.650.239 suara atau 44,50%. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11%. Adapun jumlah total pemilih, baik di dalam negeri maupun luar negeri, mencapai 199.987.870 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya 158.012.506 orang. Dari total suara yang masuk, sebanyak 3.754.905 suara tidak sah sehingga jumlah suara sah 154.257.601 suara.
Di setiap kontestasi, ketidakpuasan hampir selalu muncul dan itu adalah wajar. Pasangan Prabowo-Sandi memprotes hasil pilpres 2019 dan berniat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika memang demikian, langkah itu sesuai aturan main dan patut diapresiasi. Sebab, belakangan ini muncul isu upaya makar dari pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Isu tersebut begitu gencar dan meresahkan masyarakat, termasuk membikin dag-dig-dug dunia usaha.
Selain hasil pilpres, ada yang menarik dari perhelatan ini, yakni hasil pemilu legislatif. Berdasarkan hasil penetapan KPU, ada sembilan parpol yang lolos dan mengirim wakilnya ke parlemen. Dari sembilan parpol yang lolos Senayan, setidaknya lima parpol tergabung dalam partai koalisi pendukung Jokowi - Ma'ruf. Kelima parpol tersebut menguasai 349 kursi atau 61% dari total 575 kursi di DPR. Kekuatan itu akan bertambah manakala Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dalam koalisi. Kedua parpol ini diprediksi meraih masing-masing 54 dan 44 kursi.
Pemenang pilpres yang mendominasi lembaga pemerintahan maupun parlemen adalah sebuah kekuatan. Akan tetapi hal ini sekaligus mencemaskan. Kelak, parlemen hanya akan menjadi "stempel" program pemerintah. Jika kebijakan itu baik, tentu rakyat senang. Apabila sebaliknya, maka mencederai harapan rakyat banyak.
Kini saatnya publik memelototi kebijakan pemerintah dengan cerdas dan kritis. Akhirnya, di negeri demokrasi ini, kelompok masyarakat sipil dan media perlu tegas berdiri di seberang kekuasaan.♦
Sandy Baskoro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
