kontan.co.id
| : WIB | INDIKATOR |
  • USD/IDR13.923
  • SUN98,38 -0,17%
  • EMAS611.050 0,00%
  • RD.SAHAM 0.66%
  • RD.CAMPURAN 0.16%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.07%

Mewaspadai politik gentong babi THR

Senin, 11 Juni 2018 / 13:04 WIB

Mewaspadai politik gentong babi THR

Jelang Lebaran kali ini muncul polemik terkait kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR). Pemberian THR diberikan kepada aparat sipil negara (ASN)  pusat dan daerah, TNI/Polri, pensiunan, hingga tenaga honorer. Kebijakan tersebut tertuang melalui Peraturan Pemerintah  tentang THR PNS dan TNI/Polri serta pensiunan dan gaji ke-13 yang baru saja diteken oleh Presiden Joko Widodo.

Anggaran yang disediakan tahun ini mencapai Rp 35,76 triliun, atau naik 68,9% dibandingkan tahun 2017 lalu. Hal ini akibat adanya kenaikan besaran THR bagi ASN alias pegawai negeri sipil (PNS) aktif, serta tambahan THR bagi pensiunan dan honorer.

Polemik muncul dari pemerintah daerah atau pemda yang merasa tidak mampu membayarnya.  Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Nomor 903/3386/SJ tertanggal 30 Mei 2018 serta Surat Mendagri kepada Bupati/Wali Kota No. 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN daerah bersumber dari APBD.

Sejatinya, kebijakan THR patut diapresiasi jika tujuannya murni demi kesejahteraan. Faktanya muncul polemik terkait ketidakmampuan beberapa daerah mengikuti kebijakan tersebut. Selain itu kebijakan ini terjadi pada tahun politik jelang Pilpres 2019. Bagaimanapun muncul dugaan adanya aroma politik gentong babi melalui kebijakan THR yang berlangsung pada tahun ini. Publik  mesti cerdas dalam menyikapi dan mewaspadai dari implikasi politik tersebut.

Kata "gentong babi" menurut Maxey (1919) berasal dari praktik memberikan daging babi asin kepada para budak kulit hitam pada masa Perang Saudara (1861-1865).  Pada masa itu, para tuan pemilik budak memberikan daging babi yang telah diasinkan kepada para budak kulit hitam untuk diperebutkan. Perilaku yang menggunakan anggaran pemerintah untuk kepentingan politik pribadi bisa disamakan dengan perilaku para budak yang memperebutkan daging tersebut. Jika kebijakan THR ada nuansa merengkuh hati ASN pusat dan daerah, TNI/Polri, pensiunan, hingga tenaga honorer, maka dapat diduga ada aroma gentong babi.

Politik gentong babi kali pertama kali terjadi di Amerika Serikat dengan istilah "Bonus Bill". Wakil Presiden Amerika Serikat John C. Calhoun era 1817 mengusulkan "Bonus Bill" yang isinya penggelontoran dana untuk pembangunan jalan raya yang menghubungkan Timur dan Selatan ke Barat Amerika. Dananya diambil dari laba bonus Second Bank of the United States (bank kedua Amerika Serikat). RUU tersebut akhirnya diveto oleh Presiden James Madison.

Politik gentong babi biasanya dilakukan oleh calon incumbent yang telah memiliki kekuasaan. Teddy Lesmana dalam bukunya "Politik Pork Barrel dan Kemiskinan" menuturkan praktik “gentong babi” terkait perilaku politisi yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya dan tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.  Banyak kebijakan atau program yang  dimanfaatkan sebagai sumber gentong babi.  

Setiap jelang pemilu politik gentong babi terus terjadi repetisi bahkan dikombinasikan dengan politik citra. Politik gentong babi yang negatif dikemas dengan rekayasa menjadi citra positif. Sungguh kejam sesungguhnya praktik ini. Jelang Pemilu 2009 misalnya digelontorkan kebijakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT), sedang sebelum Pemilu 2014 dibagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Berdasarkan pengalaman pemilu 2014, kajian ICW terhadap APBN 2013 menunjukkan total belanja bantuan sosial yang dianggarkan kementerian berjumlah Rp 69 triliun. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar Rp 40 triliun.


Reporter: Tri Adi

Komentar
TERBARU
MARKET
IHSG
-113,07
5.993,63
-1.85%
 
US/IDR
13.902
0,25
 
KONTAN TV
Hubungi Kami
Redaksi : Gedung KONTAN,
Jalan Kebayoran Lama No. 1119 Jakarta 12210.
021 5357636/5328134
moderator[at]kontan.co.id
Epaper[at]kontan.co.id
Iklan : Gedung KOMPAS GRAMEDIA Unit 2
Lt 2 Jl. Palmerah selatan 22-28
Jakarta Selatan 10740.
021 53679909/5483008 ext 7304,7306
2018 © Kontan.co.id All rights reserved
Sitemap | Profile | Term of Use | Pedoman Pemberitaan Media Siber | Privacy Policy

diagnostic_api_kiri = || diagnostic_api_kanan = || diagnostic_web =

Close [X]
×