: WIB    --   
indikator  I  

Misrepresentasi Perppu 1/2017

Oleh Immanuel Glenn G. Polii
( Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan )
Misrepresentasi Perppu 1/2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 bersama Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 yang mengatur mengenai akses informasi keuangan bagi tujuan perpajakan menuai kontroversi yang tidak henti-hentinya sejak kedua peraturan itu disahkan bulan lalu.  Salah satu poin kontroversi utama adalah mengenai penghapusan kerahasiaan bank yang dimungkinkan oleh perppu tersebut. Sejauh yang penulis pahami, keberatan para kritik terpusat pada dua argumen yaitu argumen legal-prosedural, dan argumen tentang keadilan bagi UMKM.

Keberatan legal-prosedural biasanya menyangkut prosedur hukum lahirnya perppu, seperti antara lain yang dikemukakan Saudara Michael Hadylaya dalam tulisan opini di Harian KONTAN tanggal 22 Mei 2017. Tulisan itu menyoal lahirnya perppu akses informasi keuangan yang dianggap tak pas karena, menurut sang penulis, penghapusan kerahasiaan bank seharusnya dilakukan melalui UU Perbankan sehingga dapat memberi waktu lebih banyak untuk kajian hukum dan sosialisasi.  Penulis juga menyoroti kemungkinan terjadinya efek negatif terhadap industri perbankan akibat perppu ini karena hilangnya kepercayaan nasabah. Penulis juga mempertanyakan apakah lahirnya perppu sudah memenuhi tiga parameter yang dianggap Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai memenuhi kriteria adanya kegentingan yang memaksa.

Keberatan legal-prosedural ini timbul karena adanya misrepresentasi perppu 1/2017. Pertama, tentang isu tentang dihapuskannya prinsip kerahasiaan bank. Perppu ini sebenarnya tidak menghapus prinsip kerahasiaan bank, sebagaimana perppu ini juga tidak mencabut pasal 40 dan 41 UU Perbankan. Prinsip kerahasiaan nasabah lembaga keuangan dilindungi berbagai Undang-Undang seperti UU Perbankan dan UU Pasar Modal. Namun seluruh UU itu selalu memberikan pengecualian bagi urusan perpajakan sehingga petugas pajak memang sejak semula memiliki akses atas informasi keuangan nasabah.

Feedback   ↑ x
Close [X]