: WIB    --   
indikator  I  

Momentum reformasi perpajakan

Oleh Muhith AS Harahap
( Pegiat Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA) )
Momentum reformasi perpajakan

Berulang kali, ketika membahas RAPBN dengan DPR, pemerintah selalu mendapatkan pertanyaan yang sama dari tahun ke tahun. Satu hal yang selalu disinggung oleh DPR tiap tahun adalah rendahnya tax ratio Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tak hanya kalah saing dengan negara-negara OECD di Eropa, Indonesia juga kalah tampil dengan negara-negara ASEAN lain.

Sepuluh tahun terakhir, tax ratio Indonesia berada di kisaran angka 11%, sedangkan tax ratio negara-negara lain di ASEAN sudah di kisaran 14%. Dengan rasio pajak berkisar di angka 11%, penerimaan negara dari sektor pajak di lima belas tahun terakhir, hanya tercapai pada tahun 2004 dan tahun 2008. Apa yang bisa dilakukan?

Tahun 2017 mungkin akan menjadi titik balik perpajakan di Indonesia. Patut diramalkan bahwa otoritas perpajakan di Indonesia akan melambung baik dari sisi tax ratio maupun pencapaian penerimaan. Paling tidak ada empat kejadian penting yang akan memperbaiki jeleknya rasio pajak Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

Peristiwa pertama terjadi pada akhir Maret tahun 2017. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menyelesaikan program amnesti pajak. Konon, menurut Menkeu Sri Mulyani, uang tebusan yang berhasil dikumpulkan dari program amnesti pajak adalah yang tertinggi dibandingkan dengan uang tebusan negara-negara lain di seluruh dunia yang pernah melaksanakan program serupa amnesti pajak.

Melalui amnesti pajak, otoritas perpajakan berhasil mendata 4.866 triliun harta baru dengan 135 triliun uang tebusan dan 147 triliun dana repatriasi. Maka dengan selesainya amnesti pajak pada akhir triwulan 2017, semestinya basis data perpajakan sudah semakin valid.

Kejadian penting kedua di dunia perpajakan pada tahun 2017, terjadi pada tanggal 8 Mei, yaitu pada saat Presiden Joko Widodo menggunakan wewenangnya menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Berdasarkan Pasal 2 Perppu ini, negara memberi keleluasaan kepada Ditjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan terhadap lembaga-lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi dan jasa keuangan lainnya.

Biasanya, wajib pajak yang belum jujur menjalankan kewajiban perpajakannya menyembunyikan harta dan penghasilannya di lembaga-lembaga jasa keuangan tanpa bisa diintip Ditjen Pajak.  Sebab, ada beleid yang mengatur perlindungan kerahasiaan nasabah di lembaga-lembaga jasa keuangan.

Dengan Perppu baru tersebut, pemilik uang atau polis di lembaga-lembaga jasa keuangan harus bersikap jujur dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar mulai Perppu tersebut diundangkan. Jika tidak, Ditjen Pajak lambat laun akan menemukan harta dan penghasilannya melalui ketentuan Pasal 2 Perppu Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, lalu menghitung pajaknya sekaligus memberikan sanksi administrasi.

Feedback   ↑ x
Close [X]