: WIB    —   
indikator  I  

Pajak dalam pemberantasan korupsi

Oleh I Wayan Agus Eka
( Alumni Program Master Degree in Public Finance, National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan )
Pajak dalam pemberantasan korupsi

Tertangkapnya salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi atas dugaan tindak pidana korupsi seolah menegaskan pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa korupsi adalah tantangan utama jalannya pemerintahan saat ini bersama-sama dengan inefisiensi birokrasi dan lemahnya daya saing. Angka statistik juga menunjukkan indeks persepsi korupsi Indonesia berada di angka 36 atau peringkat 88 dari 168 negara. Walaupun ada perbaikan peringkat dari tahun sebelumnya, posisi Indonesia masih di bawah beberapa negara ASEAN dan negara-negara G-20.

Selama ini, pajak lebih dikenal dalam perannya sebagai sumber utama penerimaan negara. Hanya sedikit dari kita yang menyadari bahwa pajak dapat juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Di sisi preventif, pajak dapat mempengaruhi potensi munculnya perilaku koruptif melalui disinsentif pajak.

Sementara dari sisi kuratif, proses pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditjen Pajak dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi adanya indikasi korupsi yang nantinya dapat ditindaklanjuti oleh instansi penegak hukum.

Pajak sebagai sebuah instrumen fiskal telah lama digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pola perilaku. Namun penggunaan pajak untuk mempengaruhi korupsi tampaknya masih asing di Indonesia. Untuk dapat memberikan dampak pada korupsi (khususnya pada kasus penyuapan), pajak berperan dengan memberikan disinsentif baik bagi yang memberi maupun yang menerima.

Disinsentif bagi yang memberi pada prinsipnya adalah memperlakukan biaya suap tersebut sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan untuk mendapatkan penghasilan neto (non-deductible expense). Meskipun secara eksplisit tidak diatur dalam peraturan perpajakan, perlakuan perpajakan atas biaya suap dapat dianalisis dari pasal 6 UU PPh.

Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh menguraikan bahwa untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Mengingat bahwa biaya yang dikeluarkan bersifat ilegal maka tentunya secara legal tidak ada kaitan antara biaya suap tersebut dengan aktivitas usaha. Ketiadaan hubungan legal tersebut mengakibatkan secara hukum biaya suap tadi tergolong sebagai non-deductible expense.

Belajar dari negara lain

Perlakuan biaya suap sebagai non-deductible expense ternyata sudah dipraktikkan di beberapa negara. Dalam publikasi OECD yang berjudul Update on Tax Legislation on The Tax Treatment of Bribes to Foreign Public Officials in Countries Parties to The OECD Anti Bribery diuraikan bagaimana beberapa negara menggunakan instrumen pajak dalam pemberantasan korupsi khususnya dengan memperlakukan biaya suap sebagai non-deductible expense.

Amerika Serikat melalui The USA Section 162 1 C) (2) Internal Revenue Code tidak memperbolehkan pengurangan berupa pengeluaran yang merupakan penyuapan, balas jasa ilegal dan pengeluaran tidak sah lainnya. Aturan yang serupa juga ditemukan di Australia Taxation Laws Amendment Act (No.2) 2000; Austria Section 20 paragraph 1 subparagraph 5 of the Income Tax Act; Japan Corporation Tax Law: Paragraph 5 of Article 55; dan Netherland Article 3.14, paragraph 1, sub h of the Law on Income Tax.

Untuk memberikan efek yang berlipat maka seharusnya disinsentif pajak juga diberlakukan pada sisi penerima suap. Suap yang diterima ini seharusnya juga diperlakukan sebagai penghasilan karena merupakan tambahan kemampuan ekonomis sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) UU PPh. Untuk mendeteksi adanya biaya ilegal itu maka fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang kewenangannya diberikan pada Ditjen Pajak bisa dijadikan sarana untuk membuktikan keberadaan biaya itu.

Dalam menjalankan tugas mengamankan penerimaan negara, Ditjen Pajak melakukan proses pengawasan yang bermula dari yang sifatnya masih sebatas imbauan, sampai dengan proses penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan. Sangat berpotensi bahwa dalam setiap tahapan tersebut, terutama pada tahapan penegakan hukum di mana Ditjen Pajak memiliki kewenangan lebih besar, Ditjen Pajak tidak hanya menemukan ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun juga indikasi telah atau sedang berlangsungnya tindak pidana korupsi.

Atas biaya suap yang telah dikeluarkan, dari sisi perpajakan, hendaknya diperlakukan sebagai non-deductible expense bagi pemberi dan sebagai penghasilan bagi penerima suap. Di samping itu, berdasarkan pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan nomor 239/PMK.03/2014, Ditjen Pajak memberitahukan indikasi tindak pidana korupsi tersebut kepada pihak yang berwenang.

Memperlakukan suap sebagai non-deductible expense pada sisi pemberi dan sebagai penghasilan pada sisi penerima memang terkesan melanggar prinsip non-deductible non-taxable, sebuah prinsip umum yang menyatakan apabila sebuah biaya bersifat non-deductible bagi si pemberi maka bagi si penerima diperlakukan bukan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Namun demikian, sebagai sebuah kejahatan yang telah dikategorikan sebagai extraordinary crime maka semua instrumen pencegahan dan penindakan seharusnya dapat dimaksimalkan penggunaannya tidak terkecuali instrumen perpajakan. Sehingga, perlakuan non deductible-taxable atas biaya suap ini merupakan bagian dari upaya serius bangsa ini untuk memerangi kejahatan korupsi. Lebih lanjut, hendaknya revisi UU Pajak Penghasilan dapat menyebutkan secara eksplisit perlakuan pajak atas biaya suap ini sebagaimana telah diakomodasi oleh beberapa negara maju di dunia.                            

Feedback   ↑ x
Close [X]